Terima Tuntutan Mahasiswa, DPRD Kota Bogor Tegaskan Siap Menjadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Bogor, Pelita Kota News – Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa (23/6/2026), berujung pada penyerahan dokumen tuntutan kepada DPRD Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut, lembaga legislatif daerah menegaskan posisinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bogor menyampaikan tujuh tuntutan yang mencakup isu ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga penegakan hukum. Aspirasi tersebut lahir dari berbagai persoalan yang menurut mahasiswa perlu mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, yang hadir langsung menerima massa aksi menyatakan bahwa suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara terbuka merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap perjalanan bangsa.
Dalam dialog dengan peserta aksi, Adityawarman menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, DPRD Kota Bogor tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan atas substansi tuntutan yang diajukan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebagai dokumen seremonial semata. DPRD Kota Bogor berkomitmen meneruskan dan mengomunikasikan tuntutan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk DPR RI dan instansi terkait di tingkat pusat.
“Kami memahami bahwa mahasiswa ingin suaranya didengar. Karena itu, kami menerima aspirasi ini dan siap menyampaikannya kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari fungsi representasi yang dimiliki DPRD,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat itu berjalan dalam suasana tertib. Mahasiswa menyampaikan pandangan mereka melalui orasi dan pernyataan sikap, sementara jajaran pemerintah daerah memilih hadir secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Selain menyoroti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mahasiswa juga menuntut adanya penguatan pengawasan penggunaan anggaran negara, stabilisasi harga kebutuhan pokok, reformasi regulasi, pemerintahan yang bersih, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta langkah konkret memberantas mafia tanah.
Pengamat politik lokal menilai pertemuan antara mahasiswa dan unsur pemerintah daerah tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Kota Bogor masih berjalan dengan baik. Kehadiran para pejabat untuk menerima aspirasi secara langsung dinilai menjadi langkah positif dalam menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kebijakan nasional, aksi mahasiswa tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda tetap memainkan peran strategis sebagai pengawal demokrasi. Sementara bagi DPRD Kota Bogor, momentum tersebut menjadi ujian untuk memastikan aspirasi yang diterima benar-benar sampai kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Jurnalis: Romo Kefas
