Rp400 Juta Sudah Kembali, Tapi Keadilan Belum Datang? Dugaan Dana BOK Puskesmas Sukadana Menjadi Cermin Buram Penegakan Hukum
Kayong Utara – Di negeri yang menggaungkan perang terhadap korupsi, kasus dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana Tahun Anggaran 2023–2024 justru menghadirkan ironi yang menyakitkan. Hasil audit disebut menemukan kerugian negara sekitar Rp400 juta, uang dikabarkan telah dikembalikan, tetapi hingga kini publik belum melihat ujung dari proses penegakan hukum yang tegas.
Masyarakat pun mulai bertanya dengan nada sinis: apakah hukum hanya aktif ketika uang hilang, lalu menjadi diam ketika uang itu dikembalikan?
Kasus ini bermula dari dugaan pemotongan Dana BOK yang diterima tenaga kesehatan. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan dilakukan, audit digelar, dan informasi mengenai kerugian negara pun mencuat. Namun setelah itu, yang terdengar justru kabar pengembalian dana, bukan perkembangan penyidikan yang mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Jika benar kerugian negara telah terjadi, maka persoalannya tidak berhenti pada pengembalian uang. Yang harus dijawab adalah bagaimana uang itu bisa keluar dari mekanisme yang semestinya, siapa yang mengendalikan aliran dana, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Di tengah berbagai pertanyaan itu, beredar pula dugaan mengenai aliran dana ke rekening pribadi, dugaan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM pegawai, serta dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban. Semua informasi tersebut tentu harus diuji melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah. Namun justru karena itulah masyarakat berharap aparat tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata.
Yang menjadi kegelisahan publik bukan hanya besarnya nominal Rp400 juta, tetapi munculnya kesan bahwa ada perkara yang dapat mereda hanya karena kerugian negara telah dikembalikan. Jika persepsi itu dibiarkan tumbuh, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan terkikis sedikit demi sedikit.
Korupsi bukan sekadar persoalan uang yang hilang. Korupsi adalah soal penyalahgunaan amanah, pengkhianatan terhadap hak masyarakat, dan tindakan yang merusak sendi-sendi pelayanan publik. Ketika dana yang seharusnya menopang layanan kesehatan diduga diselewengkan, maka yang menjadi korban bukan hanya kas negara, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan harapan pada fasilitas kesehatan.
Dalam perspektif hukum, pengembalian kerugian negara memang dapat menjadi faktor yang meringankan atau dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara. Namun pengembalian itu tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.
Karena itu, aparat penegak hukum dituntut memberikan jawaban yang terang kepada masyarakat. Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, jelaskan secara terbuka dasar hukumnya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, tanpa melihat jabatan, relasi, ataupun kedekatan dengan institusi tertentu.
Kasus Dana BOK Puskesmas Sukadana kini telah berubah menjadi ujian integritas bagi penegak hukum. Publik ingin melihat bahwa hukum tidak berhenti pada pengembalian uang, melainkan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh dan membawa setiap pihak yang bertanggung jawab ke hadapan proses hukum yang adil.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh pihak yang namanya disebut dalam berbagai informasi terkait perkara ini tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun asas tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan satu hal yang sederhana namun mendasar: jika audit mampu menemukan kerugian negara, maka penegakan hukum juga harus mampu menemukan kebenaran. Sebab uang dapat dikembalikan, tetapi kepercayaan publik yang hilang tidak semudah itu dipulihkan. :::
