Asa Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Negara Harus Hadir Dalam Kepastian Hukum Iuran BPJS Kesehatan

Spread the love

 

Jakarta, Pelitakota.Id – Komunitas Peduli BPJS Kesehatan turut menyayangkan fenomena iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP (Bukan Pekerja) yang sebelumnya menggunakan Perpres No 75/2019 sesuai 100 persen (Kelas 1: Rp. 160.000, Kelas 2: Rp.110.000 dan Kelas 3: Rp 42.000) dari iuran yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perpres No 82/2018 (Kelas 1: Rp 80.000, Kelas 2: Rp 51.000 dan Kelas 3: Rp. 25.500).

Kemudian iuran yang diatur dalam Perpres No 75/2019 dikembalikan oleh Putusan Mahkamah Agung No 7P / HUM / 2020 yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 2020.

Lanjut akibat Putusan MA tersebut Presiden RI menerbitkan Perpres No 64/2020 ditetapkan tanggal 5 Mei 2020 yang mana terkait iuran peserta PBPU dan BP pada BPJS Kesehatan akan disesuaikan kembali kelas 1 menjadi Rp 150.000 dan kelas 2 menjadi Rp 100.000 pada 1 Juli 2020. Sedangkan untuk kelas 3 menjadi Rp 35.000 pada tahun 2021.

Namun pada bulan Mei sampai dengan Juni 2020, beberapa warga dan Komunitas mengajukan Uji Materiil terhadap Perpres No 64/2020 untuk membatalkan Pasal 34 terkait Iuran BPJS Kesehatan.

Fenomena tersebut menggugah hati dari Komunitas Peduli BPJS Kesehatan untuk memberikan beberapa harapan yang disampaikan oleh Perwakilannya Johan Imanuel, Demanto Turnip dan Jarot Maryono melalui keterangan pers secara tertulis (29/6) antara lain :

Pertama, bahwa Perpres Nomor 64/2020 saat ini sedang di uji materiil oleh beberapa warga dan Komunitas ke Mahkamah Agung khususnya menguji Pasal 34 mengenai Penyesuaian Iuran maka kami mengharapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih melakukan prioritas mendahulukan pemeriksaan terhadap Perkara-perkara terkait pengujian Perpres Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan karena publik sangat menanti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan Putusan MA tersebut.

Kedua, Bagi Para Pemohon atau Termohon dalam Uji Materiil Perpres No 64 / 2020 diharapkan bisa menerima dengan baik Putusan MA nantinya. Sehingga kedepan nya diharapkan apapun Putusan MA bagi Para Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan Putusan dengan bijak.

Ketiga, demi kepentingan publik maka Pemerintah tidak salah mengikutinya enam penilaian yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hal: Rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanggal 30 Maret 2020 atau menindaklanjuti temuan yang diharapkan dapat membantu negara dalam kasus penipuan atau kecurigaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di beberapa daerah.

Meningkatkan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan memiliki negara yang harus hadir dalam memberikan kepastian hukum terhadap iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP. (Pelitakota.Id)

Tinggalkan Balasan