
Saat Listrik Terganggu, Pemkot Bekasi Pastikan Pelayanan Warga Tidak Ikut Padam
BEKASI – Gangguan listrik yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Kota Bekasi tidak hanya memengaruhi aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik yang kini sebagian besar berbasis sistem digital. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah cepat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai keluhan warga terkait pemadaman listrik bermunculan melalui media sosial. Sebagian masyarakat mengaku terganggu dalam menjalankan aktivitas kerja, usaha, hingga pelayanan administrasi yang membutuhkan akses listrik dan jaringan internet secara stabil.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan pemetaan kesiapan fasilitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan sarana pendukung, termasuk generator set (genset), berada dalam kondisi siap operasional apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman yang berdampak pada sistem pelayanan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Menurutnya, langkah antisipatif telah disiapkan agar berbagai layanan tetap dapat diakses meskipun terjadi gangguan pasokan listrik.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi di kawasan perkotaan, Pemkot Bekasi juga mulai memperkuat budaya efisiensi energi di lingkungan birokrasi. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah penerapan sistem kerja fleksibel melalui Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara.
Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi konsumsi energi di perkantoran sekaligus menekan biaya operasional pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam rapat dan koordinasi dinilai semakin efektif untuk menjaga produktivitas tanpa harus meningkatkan mobilitas pegawai.
Pengamat kebijakan publik menilai gangguan listrik yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem mitigasi pelayanan publik. Ketergantungan terhadap teknologi menuntut adanya kesiapan sumber daya cadangan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu ketika terjadi gangguan infrastruktur.
Di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam menghemat penggunaan listrik. Penggunaan energi secara bijak dianggap dapat membantu menjaga stabilitas pasokan serta mengurangi beban konsumsi pada saat-saat tertentu.
Bagi Kota Bekasi yang terus berkembang sebagai kawasan urban dan penyangga utama Jakarta, keberlanjutan pelayanan publik menjadi faktor penting yang harus dijaga. Karena itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa meskipun terjadi gangguan listrik di sejumlah titik, pelayanan kepada warga harus tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Langkah antisipasi yang dilakukan saat ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan publik yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
(Romo Kefas)



