Jakarta — DPR RI mulai menyusun kerangka kerja reforma agraria dengan menitikberatkan pada penguatan basis data dan koordinasi lintas lembaga. Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) menjadi bagian dari upaya tersebut, yang saat ini masih dalam tahap perumusan.
Wakil Ketua DPR RI, , menjelaskan bahwa pendekatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pembenahan sistem informasi pertanahan secara nasional.
“Perlu ada satu sistem yang bisa menjadi rujukan bersama, sehingga kebijakan yang diambil tidak berbasis data yang berbeda-beda,” ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.
Fragmentasi Data Jadi Tantangan
Selama ini, persoalan agraria kerap dipengaruhi oleh perbedaan data antar instansi. Kondisi tersebut menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta memperlambat proses penyelesaian konflik di lapangan.
Karena itu, DPR menempatkan integrasi data sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan reforma agraria.
Peran Command Center
Sebagai bagian dari rencana kerja, DPR juga membahas pembentukan command center. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan laporan masyarakat dengan instansi terkait dalam satu jalur koordinasi.
Selain sebagai pusat aduan, sistem ini juga diharapkan berfungsi sebagai sarana pemantauan perkembangan penanganan kasus secara berkala.
Kawasan Hutan Masuk Prioritas
Isu desa dalam kawasan hutan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan. DPR menyebut proses pendataan dan sinkronisasi masih berlangsung untuk memastikan kesesuaian antara data wilayah dan kondisi faktual di lapangan.
Inventarisasi ini juga mencakup aset serta lahan yang memiliki potensi sengketa.
Kebijakan Satu Peta sebagai Rujukan
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, , ditegaskan bahwa kebijakan satu peta (one map policy) akan menjadi acuan dalam setiap tahapan reforma agraria.
Pendekatan ini diharapkan mampu menyelaraskan data antar lembaga sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan informasi.
Keterlibatan Multi-Pihak
Pembahasan reforma agraria juga melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPR seperti , , dan .
Selain itu, perwakilan masyarakat sipil, buruh, serta akademisi turut memberikan masukan untuk memperkaya substansi kebijakan.
Menuju Kebijakan Berbasis Sistem
Dengan pendekatan berbasis data dan koordinasi nasional, DPR menargetkan reforma agraria ke depan dapat berjalan lebih sistematis.
Seluruh rencana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan akan dikembangkan lebih lanjut sebelum masuk ke tahap implementasi.
Jurnalis: Romo Kefas
