Trenggalek – PK NEWS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Mitra di Aula DPRD setempat, Jumat 17-2-2023
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Sukarodin mengundang beberapa OPD, antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP – KB), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr.Soedomo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Dindikpora).
“Yang kami bahas terkait rancangan kerja OPD mitra Tahun Anggaran 2023, ” katanya

Dijelaskan Sukarodin, ada yang kami fokuskan dalam pembahasan kali ini, yakni terkait progres perencanaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Suruh.Karena masih ada kendala terkait pengadaan tanah di tahun 2022 yang belum kelar.
” Kita mencoba berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah ( Bakeuda ) supaya OPD bersurat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) untuk mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Sukarodin menyebut, ini perlu dilakukan, karena di APBD TA 2023 pembangunannya sudah dimulai.Sementara itu, pengadaan tanahnya belum beres. ” Harusnya tanah tersebut sudah tukar guling dan statusnya milik Pemkab, ” imbuhnya
Politisi dari PKB ini juga meminta agar proses perizinan ke gubernur dilakukan secara ekstra agar berkesinambungan proses pembayarannya beres.Tak terkecuali proses izinnya dari gubernur.Sehingga, anggaran yang ada di TA 2023 bisa dieksekusi.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang pengembangan Puskesmas di Kecamatan Watulimo, yang mana status tanahnya masih milik desa.
” Realita di Kecamatan Watulimo belum memadai untuk melayani kesehatan.Apalagi ada wacana dari pusat jika di kecamatan tersebut perlu dibangun rumah sakit, ” tuturnya.
Selanjutnya, dia menyampaikan, pada saat pembahasan APBD tahun 2023 pihaknya sudah menganggarkan Rp 2,6 milyar untuk pengadaan tanah di kecamatan tersebut.” Pendeknya, enak beli tanah milik warga apa desa, ” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk Dindikpora pada bulan Januari sudah dilakukan evaluasi tentang wawasan kebangsaan.” Dinas terkait sudah bersurat kepada lembaga atau sekolah yang dibawah naungan dinas tersebut, ” pungkasnya
Selain itu, Komisi IV juga mengusulkan pembangunan fasilitas ibadah yakni, mushola di GOR Gajah Putih (dik)