Kota Bandung – Pelitakota.Id| Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar Nurul Arifin melaksanakan Sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada para tokoh agama di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Senin (21/12/2020).
Pada kesempatan itu, Nurul Arifin menyebut konflik antara kelompok masyarakat hingga umat beragama yang terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam menyikapi persoalan dan Selain itu juga akibat penyebaran berita hoaks, hingga berbeda pilihan akan sosok calon pemimpin dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Hal itu juga memicu munculnya potensi perpecahan dari kedaulatan bangsa Indonesia
Kondisi ini pun seolah telah merusak citra masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dan harmonisasi di atas kemajemukan. Di Indonesia begitu banyak suku, ciri fisik, etnis, golongan, dan agama yang sudah terpatri dalam nilai-nilai Pancasila.
Terkhusus sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Juga dalam Bhineka Tunggal Ika.
Itu menjadi modal dasar kekuatan masyaraka dan bangsa Indonesia.
Menurut Nurul Arifin, berdasarkan sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh para peneliti, kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami kristalisasi. Itu di akibatkan adanya kepentingan kelompok yang ingin mencapai suatu tujuan yaitu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
“Kita ketahui bersama, memegang sebuah kekuasaan bila tidak dijalankan sebagai amanat dan mandat dari rakyat, bisa di gunakan sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat meraih cita-cita dan tujuan pribadi maupun kepentingan kelompoknya,” ujarnya.
Nurul menuturkan, telah banyak fenomena yang terjadi. Negara hancur berkeping – keping menjadi negara kecil karena kekuasaan yang disalahgunakan. Akibanya, negara itu didominasi oleh negara-negara besar yang menjadi pesaingnya dulu.
“Seperti yang terjadi di Uni Soviet, Yugoslavia, dan negara-negara yang sebelumnya besar dan disegani. Terbagi menjadi negara-negara kecil karena terpecah-belah oleh perang saudara dan kepentingan suatu kelompok atau golongan di negaranya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut di Indonesia, kita harus saling diingatkan dan saling mengingatkan pentingnya penguatan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa yang tercantum dalam empat pilar kebangsaan. Yaitu, ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.
Mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi potensi gangguan kedaulatan, Nurul menilai, ketegasan pemimpin menjadi kunci.
Bahkan, menurutnya, berdasarkan teori ilmu politik, ketika seorang warga negara telah meyakini dan memilih suatu sistem pemerintahan, artinya dia atau telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada pemerintah.
“Jadi yang telah dilakukan pemerintah dalam kaca mata pribadi saya sudah benar. Kalau kita tidak bersikap tegas, akan banyak yang akan mencoba bermain dan memanfaatkan celah keuntungan bagi dirinya maupun kelompoknya. Sehingga baik pemimpin maupun rakyat yang dipimpinnya harus memiliki kesamaan visi dalam membangun Indonesia yang semakin baik,” katanya.
Pengamatan Pelitakota.Id kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Tersebut tetap mengutamakan Prokes (Protoko Kesehatan (*)