Tulungagung,pelitakota,-Sebuah video yang direkam pada Rabu, 26 November 2025 mendadak viral di berbagai platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang guru senior menyampaikan curahan hati yang menyentuh sekaligus menggugah keprihatinan publik. Dalam pernyataannya, guru tersebut mengungkapkan bahwa ia telah 37 tahun mengabdi, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status sebagai tenaga PPPK maupun ASN
Saya sudah 37 tahun mengabdi, Pak. Kami hanya ingin kepastian. Banyak teman-teman kami yang sudah sepuh, tetapi nasibnya masih menggantung,” ucapnya dalam video tersebut.
Ungkapan itu memicu gelombang dukungan dan keprihatinan dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa persoalan guru honorer adalah masalah kronis yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Video ini kembali membuka luka lama sektor pendidikan. Guru honorer yang mengabdi puluhan tahun tanpa status jelas adalah persoalan yang terus berulang. Gaji rendah, beban kerja berat, dan minimnya perlindungan karier masih menjadi kenyataan yang dihadapi banyak guru.
Program PPPK yang diharapkan menjadi solusi pun berjalan tersendat. Kuota terbatas, proses yang rumit, serta ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah memperpanjang kerumitan persoalan tersebut.
Viralnya video ini,Rabu(26/11/2025), menjadi pengingat bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi menyentuh martabat para pendidik.
Dalam video yang sama, Bupati memberikan respons panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan para guru non-ASN dan mengakui bahwa kondisi di lapangan sering kali jauh dari ideal.
Saya memahami keresahan panjenengan semua. Ada guru yang mengabdi 30–40 tahun tetapi belum mendapat kepastian. Kami tidak menutup mata, dan ini memang persoalan kompleks,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi seperti PGRI.
PGRI harus mengedepankan kepentingan seluruh guru. Jika kebijakan pusat dan daerah tidak berjalan sejalan, perbaikan pendidikan akan sulit bergerak,” katanya.
Pernyataan Bupati menyinggung bahwa banyak regulasi sebenarnya sudah tersedia, tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat. Aturan yang baik di atas kertas sering kali tidak bisa diterapkan secara efektif akibat berbagai kendala administratif dan teknis.
Semua harus berjalan sesuai aturan. Tetapi aturan itu juga harus realistis dan memberi ruang bagi daerah untuk menyelesaikan masalah,” tambahnya.
Pernyataan ini dianggap menggambarkan bahwa proses birokrasi yang kaku turut menjadi penyebab lambannya penyelesaian masalah guru honorer.
Video tersebut juga menampilkan momen ketika Bupati mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga guru.
Bapak saya guru, mertua saya guru, dan banyak saudara saya yang menjadi pengajar, bahkan guru besar,” ungkapnya.
Pengakuan ini menimbulkan harapan besar dari masyarakat. Mereka menilai bahwa seseorang yang tumbuh di lingkungan guru semestinya lebih peka dan responsif terhadap nasib guru honorer yang telah lama menunggu kepastian.
Setelah video itu viral, dukungan terhadap perjuangan guru semakin menguat. Guru dan masyarakat mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
*percepatan pengangkatan PPPK* ,
*transparansi kuota dan proses seleksi* ,
*sinkronisasi data pusat dan daerah,*
*perlindungan karier bagi guru non-ASN senior* .
Bupati menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersatu membangun pendidikan yang lebih baik.
Tidak ada pembangunan tanpa guru. Mari kita bersama-sama memperjuangkan masa depan pendidikan,” pungkasnya.
Namun bagi para guru yang telah puluhan tahun mengabdi, satu hal semakin jelas:
*mereka tidak lagi menginginkan janji mereka menuntut kepastian* .(Dian Sumena)