Urusan Publik Dipersulit? SP3 Hadir Jadi Tempat Warga Mencari Keadilan
JAKARTA — Mengurus pelayanan publik seharusnya menjadi proses yang sederhana dan membantu masyarakat. Namun bagi banyak warga, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Prosedur berbelit, respons lambat, hingga sikap aparat yang terkesan abai membuat masyarakat merasa kecil di hadapan sistem.
Kondisi inilah yang melahirkan Satria Peduli Pelayanan Publik (SP3), sebuah organisasi yang hadir untuk mendampingi masyarakat yang merasa haknya diabaikan dalam pelayanan publik.
Ketua Umum SP3, Dr. Yuspan Zalukhu., S.H., M.H., menyebut banyak warga datang bukan untuk mencari masalah, melainkan karena sudah kehabisan jalan.
“Sebagian besar masyarakat yang datang ke SP3 itu bukan ingin ribut. Mereka hanya ingin didengar dan mendapatkan kepastian. Tapi sering kali justru dipingpong tanpa kejelasan,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, jumat (30/01/2026).
Menurut Yuspan, persoalan pelayanan publik hari ini bukan soal aturan yang kurang, melainkan soal bagaimana aturan itu dijalankan. Banyak pelayanan terlihat rapi di atas kertas, namun terasa menyulitkan di lapangan.
“Kalau masyarakat sudah memenuhi semua syarat tapi tetap dipersulit, berarti ada yang salah. Pelayanan publik tidak boleh hanya berorientasi pada prosedur, tapi harus berpihak pada keadilan,” tegasnya.
Ia menilai, ketika pelayanan publik gagal memberi rasa adil, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara ikut terkikis.
Berbeda dengan organisasi yang hanya bersuara di media, SP3 memilih turun langsung mendampingi masyarakat. Mulai dari menerima pengaduan, memberikan pendampingan hukum, hingga memfasilitasi komunikasi dengan instansi terkait.
“SP3 tidak hadir untuk menyerang siapa pun. Kami hadir untuk mengawal agar pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” kata Yuspan.
Pendampingan yang dilakukan SP3 tidak selalu berujung ke pengadilan. Banyak persoalan justru diselesaikan melalui dialog dan mediasi, asalkan masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendirian.
Di tengah era digital dan modernisasi birokrasi, Yuspan mengingatkan bahwa teknologi tidak akan menyelesaikan masalah jika empati dan tanggung jawab aparatur hilang.
“Pelayanan publik itu soal manusia melayani manusia. Kalau rasa empati tidak ada, secanggih apa pun sistemnya tetap akan terasa menyakitkan bagi masyarakat,” ujarnya.
SP3 juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor ketika mengalami pelayanan publik yang tidak sesuai aturan. Menurut Yuspan, melapor bukan tindakan melawan negara, melainkan bentuk partisipasi warga dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Diam justru membuat masalah terus berulang. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang adil,” katanya.
Dengan semangat keberanian, kejujuran, dan kepedulian, SP3 hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran, sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan publik sejatinya ada untuk melayani, bukan menyulitkan.
Jurnalis Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)