SPASI: Kasus Narkotika Libatkan Aparat Harus Jadi Alarm Perbaikan Sistem, Bukan Sekadar Sensasi
JAKARTA – Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI) menilai kasus dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara narkotika harus disikapi secara rasional dan konstitusional, bukan sekadar menjadi konsumsi sensasional publik.
Ketua Umum SPASI, Jelani Christo, mengatakan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum oleh aparat wajib diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Namun ia menekankan bahwa peristiwa tersebut harus dijadikan momentum memperbaiki sistem pengawasan dan budaya integritas di lingkungan penegak hukum.
“Kita tidak boleh menutup mata jika ada aparat yang diduga terlibat. Tetapi kita juga tidak boleh terjebak pada opini tanpa proses hukum. Yang utama adalah kepastian hukum dan pembenahan sistem,” ujar Jelani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/2/2026).
Semua Setara di Depan Hukum
SPASI menegaskan prinsip equality before the law harus ditegakkan secara konsisten. Aparat yang terbukti melanggar hukum harus diproses sebagaimana warga negara lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
“Dalam negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Tetapi putusan bersalah hanya dapat ditentukan melalui proses pengadilan yang sah,” tegas Jelani.
Ia juga mengingatkan agar proses hukum dilakukan secara transparan untuk menghindari spekulasi negatif yang dapat merusak kepercayaan publik.
Fokus pada Reformasi Pengawasan
Menurut SPASI, langkah penindakan perlu diiringi dengan reformasi pengawasan internal yang lebih kuat, termasuk audit berkala, sistem pelaporan yang independen, dan evaluasi pola rotasi jabatan di satuan yang rawan penyimpangan.
“Jika hanya berhenti pada penindakan, maka kasus serupa berpotensi terulang. Reformasi sistem adalah kunci agar integritas aparat tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai organisasi advokat yang menghimpun solidaritas pembela advokat di seluruh Indonesia, SPASI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum agar tetap berada dalam koridor konstitusi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Jaga Marwah Institusi
SPASI berharap seluruh elemen penegak hukum dapat menjadikan kasus yang mencuat sebagai pengingat pentingnya menjaga marwah institusi. Kepercayaan publik, menurut Jelani, adalah fondasi utama dalam penegakan supremasi hukum.
“Penegakan hukum harus bersih, tegas, dan profesional. Itulah cara menjaga wibawa negara hukum,” tutupnya.
Jurnalis: Kefas Hervin Devananda