1 Oktober 2025. Setahun sudah para wakil rakyat hasil Pemilu 2024 mendekam di kursi empuk Senayan. Tapi, di balik senyum palsu para elite dan janji manis yang MEMBUSUK, tersembunyi sebuah pertanyaan yang membakar hati: RUU Perampasan Aset, ke mana kau menghilang? Apakah kau DICULIK komplotan berdasi, DIKUBUR HIDUP-HIDUP di brankas para koruptor, atau sengaja DITENGGELAMKAN di lautan kepentingan bejat? Sementara elite BERPESTA PORA, koruptor TERTAWA LEPAS, aset negara DIJARAH HABIS-HABISAN! Jika ini drama, maka kita bukan lagi penonton, tapi pemberontak yang siap MEMBALAS!
Kita berharap para wakil rakyat turun gunung, mendengar JERITAN rakyat yang TERCEKIK. Kita mendambakan mereka membela kaum TERTINDAS, bukan malah menjadi JONGOS partai atau BONEKA oligarki. Tapi, bagaimana mungkin kita percaya pada OMONG KOSONG pemberantasan korupsi, jika RUU yang bisa MEMISKINKAN para MALING BERDASI justru dibiarkan jadi YATIM PIATU di labirin DPR? Ini bukan sekadar penghinaan, tapi TAMPARAN KERAS bagi akal sehat dan KEADILAN YANG DIRAMPAS!
Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Harga minyak goreng terus MEROKET GILA-GILAAN, MENCEKIK emak-emak di seluruh pelosok negeri. Di tengah janji stabilitas ekonomi, DPR malah ASYIK BERPESTA, LUPA mengawal kebijakan yang seharusnya melindungi dompet rakyat. Mafia minyak goreng dibiarkan MERAJALELA, MERAMPOK TRILIUNAN RUPIAH dari kantong kita. Petani MENJERIT karena impor beras, sementara DPR PURA-PURA TULI. Kasus suap jadi MENU SEHARI-HARI, seolah korupsi adalah PENYAKIT MENULAR yang tak bisa disembuhkan. Keadaan ini mengingatkan kita pada peribahasa Jawa, “Cedhak celeng boloten,” yang berarti dekat dengan orang yang buruk akan ketularan buruknya. Apakah para wakil rakyat yang seharusnya menjadi mercusuar bagi rakyat, justru “ketularan” BUSUKNYA sistem yang korup dan tidak adil, sehingga enggan mengusut tuntas RUU Perampasan Aset dan kasus-kasus korupsi lainnya? Jika benar, maka mereka telah MENGKHIANATI SUMPAH JABATAN! Apakah ini KONSPIRASI TINGKAT TINGGI untuk MELUMPUHKAN pemberantasan korupsi? Apakah RUU Perampasan Aset sengaja DIKORBANKAN demi kepentingan para elite dan para koruptor yang HAUS KEKUASAAN? Kita harus MELAWAN!
RUU Perampasan Aset seharusnya jadi MAHA KARYA DPR periode ini. RUU ini diharapkan jadi SENJATA PAMUNGKAS untuk MEMISKINKAN para KORUPTOR dan MENGEMBALIKAN ASET NEGARA yang DICURI, yang nilainya mungkin setara dengan seluruh UTANG NEGARA. Tapi, kenapa RUU ini malah jadi HANTU GENTAYANGAN, tak jelas JUNTRUNGANNYA, seolah sengaja DIKUBUR HIDUP-HIDUP agar tak membongkar KEBUSUKAN para koruptor yang bersembunyi di balik JUBAH KEKUASAAN? Ini PENGKHIANATAN TERHADAP REFORMASI dan PENGHINAAN BAGI PARA PEJUANG ANTIKORUPSI!
Korupsi adalah KANKER GANAS yang MENGGEROGOTI BANGSA, MERUGIKAN NEGARA TRILIUNAN RUPIAH setiap tahun. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan menyejahterakan rakyat. Tapi, para wakil rakyat malah ASYIK BERPESTA PORA, MEMBIARKAN KORUPSI MERAJALELA, dan ENGGAN MENGUNGKAP KONSPIRASI di balik terhambatnya RUU Perampasan Aset. Filosofi Jawa mengajarkan “Narimo ing pandum,” yang berarti menerima dengan ikhlas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Namun, korupsi adalah wujud KETIDAKIKHLASAN, KESERAKAHAN, dan KETIDAKPUASAN atas rezeki yang telah diperoleh. Mengapa para wakil rakyat seolah membiarkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ini terus merajalela, dan mengapa mereka enggan mengungkap konspirasi di balik terhambatnya RUU Perampasan Aset, seolah mereka adalah bagian dari KOMPLOTAN yang sama? Kita harus MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN MEREKA!
DPR seharusnya jadi RUMAH RAKYAT, tempat setiap aspirasi didengar dan diperjuangkan. Tapi, yang sering kita lihat justru PANGGUNG SANDIWARA para POLITISI BUSUK yang hanya peduli pada diri sendiri dan kelompoknya. Jika DPR terus mengabaikan RUU Perampasan Aset, maka pantas saja jika muncul pertanyaan: apakah gedung terhormat ini hanya menjadi SARANG PERAMPOK BERDASI yang MERAMPOK HAK RAKYAT dan MENGKHIANATI AMANAH KONSTITUSI? Kita harus MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN KITA!
Satu tahun masa jabatan DPR adalah momentum bagi kita untuk MENGGUGAT para PENGKHIANAT RAKYAT. Tuntut janji yang belum ditepati, awasi kinerja mereka dengan seksama, dan jangan ragu untuk memberikan KRITIK PEDAS demi perbaikan. Ingatlah ajaran Jawa, “Aja dumeh,” yang berarti jangan mentang-mentang. Para wakil rakyat jangan MENTANG-MENTANG memiliki kekuasaan, lalu MELUPAKAN AMANAH SUCI yang telah diberikan oleh rakyat. Rakyat berhak tahu mengapa RUU Perampasan Aset masih menjadi misteri, dan rakyat berhak menuntut agar KONSPIRASI ini segera DIBONGKAR, serta para KORUPTOR dan para BACKING mereka DISERET KE PENGADILAN! Kita harus menjadi AGEN PERUBAHAN! Ingat, KEKUASAAN TERTINGGI ada di tangan RAKYAT. Jangan biarkan para wakil rakyat MENGKHIANATI AMANAH yang telah diberikan. Jika mereka terus abai terhadap kepentingan rakyat, maka rakyat berhak MENCABUT MANDAT mereka pada Pemilu berikutnya. Kita harus memastikan bahwa para wakil rakyat yang terpilih adalah mereka yang benar-benar BERPIHAK PADA RAKYAT, bukan pada para KORUPTOR dan para OLIGARKI!
Jika DPR ingin MEREBUT KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK yang telah HANCUR, ada beberapa agenda mendesak yang harus segera direalisasikan:
1. TRANSPARANSI TOTAL: Buka semua informasi terkait kinerja anggota DPR kepada publik, termasuk laporan penggunaan anggaran dan kehadiran dalam rapat. Jangan ada yang DITUTUPI! Rakyat berhak tahu KEBENARAN!
2. REVOLUSI HUKUM: Benahi sistem hukum agar lebih ADIL dan BERPIHAK PADA RAKYAT. Hukum harus DITEGAKKAN TANPA PANDANG BULU! Tidak ada tempat bagi IMPUNITAS!
3. LINDUNGI BUMI PERTIWI: Perketat aturan terkait lingkungan hidup dan pastikan pembangunan BERKELANJUTAN. Jangan biarkan alam DIRUSAK demi keuntungan segelintir orang!
4. KEADILAN UNTUK SEMUA: Perjuangkan kebijakan yang adil bagi semua, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang merata. Setiap warga negara berhak mendapatkan KEHIDUPAN YANG LAYAK!
5. RAKYAT BERDAULAT: Libatkan masyarakat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Suara rakyat adalah SUARA TUHAN!
Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari kita kawal terus kinerja DPR dan pastikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Jangan biarkan mereka terus menutupi misteri RUU Perampasan Aset! Rakyat berhak tahu kebenaran, rakyat berhak melawan oligarki yang merongrong negeri, dan rakyat berhak merebut kembali aset negara yang telah dijarah para koruptor! Karena itu, mari kita terus KOBARKAN SEMANGAT PERLAWANAN, sampai DPR BERSIH dari TIKUS-TIKUS BERDASI, KEBENARAN TERUNGKAP, KEADILAN DITEGAKKAN, dan ASET NEGARA KEMBALI KE TANGAN RAKYAT!
Artikel ini ditulis oleh Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas), seorang jurnalis Pewarna Indonesia, aktivis, dan rohaniwan di salah satu sinode Gereja di Indonesia. Dikenal karena pandangan kritisnya terhadap isu-isu sosial dan politik, serta komitmennya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Romo Kefas aktif menyuarakan isu-isu toleransi dan hak asasi manusia, serta berjuang untuk hak-hak minoritas melalui jalur politik.