Rapat PGLII di Serpong Buka Babak Baru: Gereja Injili Bicara Papua, Lingkungan, hingga IKN
TANGERANG SELATAN – Rapat Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang digelar di Serpong, 23–24 Januari 2026, menjadi momentum penting bagi arah baru pelayanan gereja Injili di Indonesia. Forum ini tak hanya membahas urusan internal, tetapi juga menyentuh isu-isu besar kebangsaan.
Bertempat di Soll Marina Hotel, pertemuan Majelis Pertimbangan dan Pengurus Pusat PGLII berlangsung intens dan strategis. Sejumlah keputusan krusial diambil, mulai dari penguatan konsolidasi organisasi, pembentukan Task Force Papua, hingga pengawalan rencana pembangunan Kantor Pusat PGLII di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat dipimpin langsung Ketua Umum PGLII Pdt. Tommy Lengkong bersama Sekretaris Umum Pdt. Prof. Daniel Ronda, serta dihadiri jajaran pengurus pusat dan Majelis Pertimbangan yang diketuai Pdt. Ronny Mandang.
Dalam ibadah pembuka, Pdt. Robby Repi mengingatkan pentingnya kesatuan dan kerendahan hati dalam pelayanan. Pesan ini menjadi landasan suasana rapat yang menekankan kolaborasi dan tanggung jawab bersama.
Ketua Umum PGLII Pdt. Tommy Lengkong menegaskan bahwa organisasi kini memasuki fase penataan serius. Ia mendorong agar setiap komisi bekerja dengan ukuran yang jelas dan arah yang tegas, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
“Gereja harus hadir dengan kerja nyata, terukur, dan relevan dengan situasi bangsa,” ujarnya.
Hari kedua rapat diisi dengan pembahasan Position Result Description (PRD) dan Key Performance Indicator (KPI). Seluruh komisi diminta menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan selaras dengan visi-misi PGLII periode 2025–2029.
Salah satu keputusan yang paling disorot adalah pembentukan Task Force Papua PGLII. Tim ini diberi mandat khusus untuk merespons berbagai persoalan di Papua, mulai dari isu sosial, kemanusiaan, hingga keadilan dan perdamaian.
Selain itu, Pdt. Ronny Mandang juga mendapat mandat untuk mengawal rencana pembangunan Kantor Pusat PGLII di IKN. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis memperkuat kehadiran dan peran PGLII dalam dinamika nasional ke depan.
Isu lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius. PGLII tengah memfinalisasi pernyataan sikap resmi terkait krisis ekologi yang terjadi di Papua dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dokumen ini disiapkan oleh tim khusus dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dari sisi kelembagaan, Komisi Hukum, HAM, dan Advokasi ditugaskan menuntaskan aspek legalitas organisasi, termasuk kelengkapan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Terkait tawaran kerja sama di sektor pertambangan, forum sepakat mengambil sikap hati-hati dengan menunggu legalitas rampung dan melakukan kajian mendalam.
Rapat juga menyepakati langkah lanjutan berupa pertemuan strategis antara Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dengan Majelis Pertimbangan di Bandung, serta agenda dialog dengan Gereja Betesda Indonesia terkait permohonan keanggotaan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan ibadah pengutusan, lalu dilanjutkan dengan kehadiran peserta dalam Perayaan Natal PGLII di Jakarta. Rapat Lengkap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Juni 2026 di Lampung.