Bogor – Di era digital saat ini, informasi mengalir begitu deras, bahkan melampaui kemampuan publik untuk menyaringnya. Media sosial, portal berita, dan berbagai kanal digital berlomba menjadi yang tercepat menyampaikan kabar. Namun di tengah perlombaan itu, satu pertanyaan mendasar sering terlupakan: apakah informasi yang disampaikan masih berpihak pada kebenaran dan martabat manusia?
Di sinilah peran pers sesungguhnya diuji.
Pers tidak sekadar menyampaikan peristiwa. Pers adalah institusi moral dalam kehidupan demokrasi. Ia bukan hanya penyalur informasi, tetapi juga penjaga akal sehat publik. Karena itu, ketika isu hak asasi manusia (HAM) dibicarakan dalam dunia jurnalistik, sesungguhnya yang sedang dibahas bukan sekadar aspek hukum atau regulasi. Yang sedang dibicarakan adalah tanggung jawab moral pers terhadap kemanusiaan.
Program penguatan pemahaman HAM bagi wartawan yang dilakukan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui kantor wilayahnya di Kalimantan Tengah patut dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya sebagai kegiatan sosialisasi biasa, melainkan sebagai upaya mengingatkan kembali fungsi dasar pers: menjaga nilai-nilai kemanusiaan di ruang publik.
Sebab realitas dunia media hari ini tidak selalu ideal.
Kompetisi bisnis media, tekanan kecepatan produksi berita, serta pengaruh media sosial sering kali membuat jurnalisme tergelincir menjadi sekadar industri sensasi. Berita diproduksi cepat, judul dibuat bombastis, dan manusia yang menjadi subjek berita kerap diperlakukan sebagai objek konsumsi publik.
Dalam situasi seperti ini, hak asasi manusia sering kali menjadi korban yang tidak terlihat.
Nama seseorang bisa tercemar sebelum fakta terverifikasi. Privasi seseorang bisa terlanggar demi klik dan trafik. Bahkan tragedi kemanusiaan pun kadang diperlakukan sebagai komoditas informasi.
Padahal, esensi jurnalisme tidak pernah berdiri di atas sensasi. Ia berdiri di atas kebenaran dan tanggung jawab.
Karena itu, perspektif HAM dalam jurnalistik seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai teori hukum. Ia harus menjadi kompas moral dalam setiap proses pemberitaan. Wartawan perlu selalu mengingat bahwa di balik setiap berita ada manusia dengan martabat yang harus dihormati.
Pers yang sehat bukanlah pers yang paling keras berteriak, melainkan pers yang paling jujur menjaga integritas.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipercaya. Pers yang tidak hanya kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga kritis terhadap dirinya sendiri.
Sebab tanpa kesadaran etika dan tanggung jawab moral, kebebasan pers bisa berubah menjadi kebebasan yang melukai.
Di sinilah tantangan terbesar dunia jurnalistik saat ini: bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pers tetap harus kritis. Pers tetap harus berani. Tetapi keberanian itu harus berdiri di atas fondasi etika dan kemanusiaan.
Jika tidak, jurnalisme akan kehilangan rohnya.
Pada akhirnya, kekuatan pers bukan hanya terletak pada kemampuannya menyebarkan informasi. Kekuatan pers terletak pada kemampuannya menjaga kebenaran dan martabat manusia.
Dan ketika pers gagal menjaga keduanya, yang runtuh bukan hanya reputasi media—tetapi juga kepercayaan publik.
Penulis:
Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)
Pemimpin Redaksi Pelitanusantara.com