SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu guna mengakselerasi program nasional tersebut.
Pokja MBG ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025. Pokja tersebut diketuai Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.
Wagub mengatakan, hingga kini sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang melayani program MBG di Jawa Tengah. Jumlah tersebut merupakan terbanyak kedua secara nasional. Pihaknya juga sudah menginventarisasi masalah-masalah yang ada.
“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” ucap Gus Yasin, sapaan akrabnya, seusai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG, di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).
Menurut dia, berdasarkan pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya sebanyak 3.470 dapur MBG. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta orang penerima manfaat.
“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” tegas wagub.
Ditambahkan, pihaknya sudah mempertimbangkan mana-mana saja aset yang bisa digunakan untuk dapur MBG tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi potensi distribusi bahan pokok dapur MBG se-Jawa Tengah. Di antaranya, dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, Bumdes penghasil produk pertanian, dan lainnya.