Pontianak, Pelitakota.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) harap sinergi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dapat berpengaruh positif terhadap program pembangunan yang diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui momentum Halalbihalal merupakan tradisi yang mulia dan memiliki makna yang mendalam untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan membangun persatuan diantara umat Islam.
“Saya apresiasi PWNU Kalbar yang telah menyelenggarakan acara ini dan saya harap dengan kegiatan ini dapat memperkuat Ukhuwah Islamiyah dan meningkat sinergi antara PWNU dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kalbar yang lebih maju dan sejahtera,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari saat menghadiri Halalbihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Kota Pekanbaru, Provinsi Kalbar pada Minggu (5/5/2024).
Dirinya mengajak para peserta yang hadir untuk memaknai Halalbihalal sebagai momentum evaluasi terhadap perjalanan hidup.
“Halal Bihalal ini menjadi salah satu tahapan untuk mengumpulkan energi baru dan menyegarkan semangat, terutama untuk tetap konsisten dalam tugas keagamaan dan pelayanan sosial di tengah masyarakat Kalbar,” ujarnya.
Sebagai Organisasi Islam di Indonesia, NU telah memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU juga berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
“Di Kalbar, NU memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan daerah, dengan semangat yang kuat dan solid, PWNU Kalbar dapat menjadi organisasi yang semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Bari.
Selanjutnya diakhir sambutannya, Bari berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dengan PWNU Kalbar dapat terus bersinergi dalam hal memajukan pembangunan di Kalbar.
“Saya harap kolaborasi dan sinergi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah di segala sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Kalbar,” tutup Pj. Sekda.
Agenda tersebut turut dihadiri Forkopimda Kalbar atau yang mewakili, Bupati/Walikota se- Kalbar atau yang mewakili dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar.(wnd)