Pagar Aset Pemda Kembangan Utara Dirusak, Kasus Naik ke Polisi

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat membawa kasus perusakan fasilitas di lahan aset pemerintah daerah ke jalur hukum. Objek yang dirusak berupa pagar pembatas dan plang penanda aset milik Pemprov di kawasan Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Laporan dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa, 10 November 2026, dan teregistrasi dengan nomor STTLP/B/3326/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA. Adapun perusakan fasilitas disebut terjadi pada Kamis, 5 November 2026, tak lama setelah petugas menertibkan sejumlah bangunan di area tersebut.

Apa yang terjadi di Kembangan Utara

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusuma, memastikan pihaknya sudah menyerahkan perkara ini ke penyidik. “Kami sudah laporkan, laporannya berkaitan dengan perusakan fasilitas,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11).

Terlapor berinisial LP diduga merusak pagar dan plang aset pemerintah. Menurut Dirja, terlapor berdalih lahan tersebut miliknya, di antaranya dengan menyebut girik yang hilang, dan baru menyampaikan klaim kepemilikan itu sejak 2023.

Perusakan terjadi setelah penertiban bangunan di area itu. Artinya, persoalan ini bukan sekadar soal pagar yang rusak, melainkan soal siapa yang berhak atas sebidang lahan dan bagaimana keberatan seharusnya disampaikan.

Mengapa legalitas aset jadi kunci

Dirja menjelaskan, lahan yang ditertibkan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari sebuah bank swasta yang telah diserahkan kepada Pemkot Jakarta Barat. Pemerintah, ujarnya, memegang Sertifikat Hak Pakai (SHP) beserta dokumen penyerahannya sehingga dari sisi legalitas dinilai kuat.

Dalam praktik administrasi pertanahan, SHP adalah hak untuk menggunakan tanah yang dikuasai negara atau pemerintah daerah, dan biasanya disertai berita acara serah terima bila asal lahannya dari pihak swasta. Karena itu, sengketa semacam ini jarang selesai hanya dengan klaim lisan atau bukti pembayaran pajak lama.

Perlu dipahami, girik atau surat keterangan tanah sejenis umumnya dipakai sebagai tanda pembayaran pajak bumi dan bukan sertifikat hak atas tanah. Bila girik hilang, jalur yang tersedia adalah mengurus surat keterangan ke kelurahan atau kantor pertanahan, bukan mengambil alih lahan secara fisik.

Langkah praktis jika bersinggungan dengan lahan aset pemerintah

1. Jangan bertindak sendiri. Merusak pagar, plang, atau fasilitas umum lain berpotensi masuk ranah pidana dan justru melemahkan posisi Anda.
2. Kumpulkan dokumen. Siapkan girik, surat keterangan kelurahan, bukti pembayaran pajak, dan dokumen lain yang Anda miliki sebagai bahan klarifikasi.
3. Cek status lahan. Datang ke kelurahan atau kecamatan setempat, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, serta kantor pertanahan untuk menanyakan status dan riwayat lahan.
4. Ajukan keberatan tertulis. Sampaikan surat resmi ke kelurahan atau instansi pemilik aset, lalu minta jawaban tertulis atas klaim Anda.
5. Tempuh mediasi. Minta fasilitasi pertemuan dengan pihak kelurahan atau kecamatan sebelum persoalan membesar ke ranah hukum.
6. Simpan bukti laporan. Catat nomor registrasi surat atau laporan agar mudah ditelusuri saat menindaklanjuti.

Kanal resmi untuk melapor dan memantau

Warga yang menemukan kerusakan fasilitas umum atau ingin menanyakan status aset pemda bisa memulai dari kelurahan dan kecamatan setempat, lalu diteruskan ke Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat. Untuk perkara pidana seperti perusakan fasilitas, laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Barat, sebagaimana yang dilakukan Pemkot dalam kasus ini.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki kanal pengaduan resmi yang bisa dipakai warga untuk menyampaikan keluhan atau meminta informasi. Sebaiknya gunakan kanal tersebut daripada menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara sendiri.

Bagi warga kota, kasus ini relevan karena aset pemda, termasuk lahan yang diproyeksikan menjadi ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, pada dasarnya dibiayai uang publik. Menjaga pagar dan plang bukan soal benda semata, melainkan memastikan lahan itu tetap dipakai untuk kepentingan bersama. Proses hukum di Polres Metro Jakarta Barat akan menjadi ujian bagaimana sengketa lahan diselesaikan lewat jalur yang benar, bukan lewat aksi perusakan.