Optimalkan PAD 2026, Bapenda Tulungagung Sosialisasikan SPPT dan PBB-P2
Tulungagung,pelitakota,-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung terus mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggelar sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026), dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, serta pemangku kepentingan terkait.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparat di tingkat kecamatan dan desa terkait mekanisme penyampaian SPPT, tata cara pemungutan PBB-P2, serta peran strategis pajak daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Sukowinarno, S.H., S.Pd., M.Si., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diproyeksikan sekitar Rp820 miliar. Angka tersebut masih berada di bawah capaian PAD tahun 2025 yang berhasil melampaui target hingga mencapai Rp902 miliar lebih.
“Pada tahun 2025, PAD yang ditargetkan sebesar Rp789 miliar berhasil terealisasi lebih dari Rp900 miliar. Artinya terdapat surplus sekitar Rp113 miliar atau meningkat sekitar 14 persen dari target awal,” jelas Sukowinarno.
Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2024, capaian PAD tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp93 miliar atau naik sebesar 27,5 persen. Hal tersebut menjadi indikator positif atas kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang semakin optimal.
Terkait target PAD tahun 2026, Sukowinarno menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan dievaluasi kembali pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Evaluasi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Mengacu pada RPJMD, target PAD tahun 2026 masih berada di kisaran Rp810 hingga Rp820 miliar. Namun demikian, pada saat PAK nanti tentu akan kita evaluasi kembali, mengingat capaian PAD tahun 2025 saja sudah melampaui Rp902 miliar. Ini menjadi bahan pertimbangan agar target ke depan lebih realistis dan progresif,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi salah satu penyumbang penting terhadap PAD Kabupaten Tulungagung, dengan kontribusi sekitar 15 persen. Selain PBB-P2, sumber PAD lainnya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta jenis pajak daerah lainnya.
“Untuk tahun 2026, SPPT PBB-P2 telah kami cetak sebanyak lebih dari 600 ribu lembar, yang nantinya akan didistribusikan kepada wajib pajak melalui pemerintah desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja Bapenda dan seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung selama ini. Menurutnya, peningkatan PAD merupakan modal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengapresiasi kinerja Bapenda Tulungagung beserta seluruh pihak yang terlibat. Capaian PAD tahun 2025 yang meningkat signifikan ini patut kita syukuri bersama,” ujar Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Tulungagung untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah, khususnya PBB-P2. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan lainnya.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Tulungagung untuk taat membayar pajak. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.(Dian)