Musrenbang Bogor Utara Disorot DPRD, Infrastruktur Dinilai Kunci Pemerataan Pembangunan Kota
Bogor, 25 Januari 2026 —
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara menjadi momentum penting bagi anggota untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini dinilai belum sepenuhnya merata.
Dalam forum perencanaan tahunan yang digelar di Aula Kebon Jati tersebut, sejumlah wakil rakyat dari daerah pemilihan Bogor Utara menegaskan perlunya perubahan arah kebijakan pembangunan agar tidak lagi terpusat di kawasan inti kota.
Anggota DPRD Kota Bogor, , menilai pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Bogor Utara. Salah satu proyek yang kembali disuarakan adalah pembangunan Jalan R2 yang dirancang menghubungkan kawasan Jalan Baru hingga Tanah Baru.
Menurutnya, jalur tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Akses yang lebih terbuka diyakini mampu memperlancar distribusi barang, mobilitas warga, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi lokal.
“Kalau akses dibuka dengan baik, efeknya bukan hanya soal jalan, tapi juga peningkatan aktivitas ekonomi warga,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.
Selain Jalan R2, kebutuhan infrastruktur pendukung seperti sodetan dan akses penghubung ke wilayah perbatasan, termasuk arah Babakan Madang, juga menjadi sorotan. Ia menilai kawasan pinggiran seperti Bogor Utara tidak boleh terus berada di posisi belakang dalam skema pembangunan kota.
Dalam kesempatan tersebut, isu penguatan kelembagaan juga ikut mengemuka. Rencana peningkatan status Dinas PUPR dan Permukiman menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Grade A disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembangunan, seiring bertambahnya kewenangan dan kapasitas organisasi.
Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam daftar prioritas yang disuarakan. Pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah Cimahpar serta konsistensi layanan kesehatan dinilai perlu terus dikawal agar sejalan dengan pertumbuhan penduduk.
Musrenbang ini juga menegaskan pentingnya validitas data masyarakat. Tanpa data yang akurat dan terpetakan dengan baik, program pembangunan dan bantuan sosial berisiko tidak tepat sasaran.
Melalui forum perencanaan ini, DPRD Kota Bogor berharap sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan legislatif semakin solid. Tujuannya jelas: memastikan Bogor Utara berkembang seimbang dan tidak tertinggal dari wilayah lain di .kota Bogor