Kendari – Niat awal Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah menjadi mimpi buruk. Alih-alih menyehatkan, program yang dimulai sejak Januari 2025 ini justru menelan ribuan korban keracunan di berbagai daerah.
Data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat, sebanyak 6.452 siswa menjadi korban konsumsi MBG di seluruh Indonesia. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan 5.626 kasus terjadi di 17 provinsi hingga 22 September 2025. Ironisnya, pemerintah melalui KSP, Kemenkes, dan BPOM mengakui angka keracunan telah melampaui lima ribu siswa.
Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jawa atau Sumatera, tetapi juga merambah Sulawesi Tenggara (Sultra). Di Sekolah Menengah Kejujuran Negeri (SMKN) 1 Kabupaten Konawe, 11 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kolaka Timur, menimpa puluhan siswa.
Menanggapi carut-marut program MBG ini, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Ruslan, angkat bicara dengan nada keras. Ia mempertanyakan efektivitas program yang seharusnya melindungi anak-anak Indonesia, tetapi justru membahayakan kesehatan mereka.
“Keracunan massal yang terus terulang bukanlah kesalahan kecil, melainkan kegagalan sistemik. Anak-anak yang seharusnya dilindungi melalui program MBG justru terpapar risiko kesehatan,” ujar Ruslan kepada media ini, Minggu (28/09/2025).
Ruslan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi nasional yang independen dan profesional. Tim ini bertugas menelusuri setiap aspek program MBG, mulai dari dapur, bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan mutu.
Tak hanya itu, Ruslan juga meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sultra untuk mengambil langkah hukum dan mengusut tuntas kasus keracunan MBG di wilayahnya. Ia menekankan, program MBG tidak boleh hanya menjadi jargon politik atau proyek seremonial belaka.
“Kapolda Sulawesi Tenggara juga harus mengusut tuntas dugaan kelalaian atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG di Sultra. Bila terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum hingga jerat pidana,” tegasnya.
Ruslan berharap, keselamatan anak-anak Indonesia menjadi prioritas utama dalam program MBG. Ia mengingatkan, program ini hanya akan bermanfaat jika dikelola dengan penuh tanggung jawab, diawasi secara ketat, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Program MBG hanya akan benar-benar bermanfaat jika dikelola dengan penuh tanggung jawab, diawasi secara ketat, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa langkah konkret dan pembenahan serius, program yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional bisa berubah menjadi bencana kesehatan bagi anak-anak bangsa,” pungkasnya. (Rls)