Denpasar, 23 Desember 2025 — Organisasi kemasyarakatan Setya Kita Pancasila (SKP) mengambil langkah strategis dengan menjajaki kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, guna memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia — khususnya di Bali yang menjadi salah satu pintu masuk utama dunia ke Tanah Air.
Langkah berani ini ditandai dengan silaturahmi dan audiensi yang dihadiri langsung oleh I Gede Oka (Ketua DPW SKP Provinsi Bali) bersama Ketua Umum SKP Andreas Sumual, Direktur Penindakan Keimigrasian Bapak Raja, serta jajarannya di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa (23/12/2025). Pertemuan ini bukan sekadar temu bentar, melainkan tindak lanjut dari arahan langsung Direktur Jenderal Imigrasi yang mendorong SKP untuk berkoordinasi langsung dengan Direktorat Penindakan Keimigrasian dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan pemerintah.
“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Tingginya aktivitas WNA perlu diimbangi dengan pengawasan yang kuat, humanis, dan partisipatif. SKP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pemantauan berbasis masyarakat, serta komunikasi lapangan yang konstruktif,” tegas Ketua Umum SKP Andreas Sumual dalam kesempatan itu. Dia juga menegaskan, SKP hadir sebagai elemen masyarakat yang berkomitmen penuh menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban sosial negara.
Dalam audiensi yang padat diskusi, berbagai isu strategis menjadi fokus pembicaraan: mulai dari tantangan yang dihadapi dalam pengawasan WNA, peran krusial masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian, hingga peluang kerja sama berbasis edukasi dan pelaporan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Direktur Penindakan Keimigrasian Bapak Raja menyambut positif inisiatif SKP ini. “Ditjen Imigrasi terbuka terhadap kolaborasi dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum keimigrasian. Gagasan ini akan kami laporkan dan diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan untuk merumuskan format kerja sama yang tepat dan sesuai regulasi,” ungkapnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi tonggak awal menuju kemitraan strategis nasional antara SKP dan Ditjen Imigrasi. Tujuan akhirnya: menciptakan sistem pengawasan WNA yang lebih efektif, terukur, dan selalu berorientasi pada kepentingan nasional. SKP juga menegaskan kesiapan berkontribusi melalui pendekatan kemasyarakatan, penguatan literasi hukum, serta dukungan data dan komunikasi lapangan — semua untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan citra Indonesia di kancah global.
Jurnalis: Vickent Highlander
Editor: Romo Kefas
Sumber: Andreas Sumual