PELITAKOTA.ID: Ketapang, Kalimantan Barat, 4 Januari 2026 – Pernyataan Abdul Razak (AR), salah satu pejabat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH)…
Selengkapnya... Kewenangan Proyek PL Dipertanyakan, Pernyataan Pejabat Perkim LH Ketapang DisorotKategori: Hukum & Politik
Rahmad Sukendar: PNBP Rp19 Triliun Prestasi Kejagung, Pengawasan Jaksa Harus Diperketat
PELITAKOTA.ID: Jakarta – Jangkar Pena: Kejaksaan Agung RI mencatat deretan capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Penerimaan…
Selengkapnya... Rahmad Sukendar: PNBP Rp19 Triliun Prestasi Kejagung, Pengawasan Jaksa Harus DiperketatKUHP & KUHAP BARU: APAKAH HUKUM MENJADI PANGLIMA DI INDONESIA?
Bogor,03 Januari 2026 – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru…
Selengkapnya... KUHP & KUHAP BARU: APAKAH HUKUM MENJADI PANGLIMA DI INDONESIA?SEJARAH TERBUAT! INDONESIA LAUNCH SISTEM HUKUM PIDANA MILIK SENDIRI – LEBIH ADIL, MODERN, DAN BERAKAR DI BUDAYA LOKAL
SEJARAH TERBUAT! INDONESIA LAUNCH SISTEM HUKUM PIDANA MILIK SENDIRI – LEBIH ADIL, MODERN, DAN BERAKAR DI BUDAYA LOKAL Jakarta, 03 Januari 2026 – Setelah lebih…
Selengkapnya... SEJARAH TERBUAT! INDONESIA LAUNCH SISTEM HUKUM PIDANA MILIK SENDIRI – LEBIH ADIL, MODERN, DAN BERAKAR DI BUDAYA LOKALCarut-Marut Perkim-LH Ketapang: Kontraktor Wajib Bayar Fee 15-20% di Muka
PELITAKOTA.ID: Ketapang, Kalimantan Barat, 2 Januari 2026 – Dugaan praktik “komitmen fee” yang mendarah daging dalam pelaksanaan paket proyek di dinas kabupaten Ketapang menjadi sorotan.…
Selengkapnya... Carut-Marut Perkim-LH Ketapang: Kontraktor Wajib Bayar Fee 15-20% di MukaKEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA KONSTITUSIONAL: MENGAPA KONSTITUSI HARUS DIGERAKKAN UNTUK POLITIK NASIONAL YANG LEBIH INKLUSIF
Menyelaraskan Kearifan Nusantara dengan Dinamika Demokrasi yang Progresif Bogor,01 Januari 2026 Di bumi Nusantara yang kaya akan ragam budaya, konsep “rakyat sebagai pemilik negara” bukanlah…
Selengkapnya... KEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA KONSTITUSIONAL: MENGAPA KONSTITUSI HARUS DIGERAKKAN UNTUK POLITIK NASIONAL YANG LEBIH INKLUSIFCapaian Kinerja Tahun 2025, Kejati Kepri Menyidik 42 Perkara Tipikor dan Tangani 1.482 Perkara Pidum
PELITAKOTA.ID: Tanjungpinang, Kepri, 1 Januari 2026 — Dengan mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004…
Selengkapnya... Capaian Kinerja Tahun 2025, Kejati Kepri Menyidik 42 Perkara Tipikor dan Tangani 1.482 Perkara Pidum31 DESEMBER 2025: SOLIDARITY SQUAD JAWA BARAT TETAPKAN TARGET AMBISIUS – 627 DPC DAN 50 RIBU ANGGOTA DI 2026
Jawa Barat,31 Desember 2025 – Dalam rapat koordinasi dan peluncuran program pengembangan organisasi yang digelar pada Rabu, 31 Desember 2025, Ir. Zarjani menyampaikan rencana ekspansi…
Selengkapnya... 31 DESEMBER 2025: SOLIDARITY SQUAD JAWA BARAT TETAPKAN TARGET AMBISIUS – 627 DPC DAN 50 RIBU ANGGOTA DI 2026KANDANG KUCING HANYA KAMBING HITAM – TERLAPOR SERANG DENGAN KEKERASAN SEKALI KALI, GIGI KORBAN COPOT, DIHADANG CELURIT DAN DIHINA SAMPAI MERASA HINA!
Pengacara: Ini bukan konflik baru – dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP bukti ada POLA KEKERASAN YANG DILINDUNGI, korban harus BERANI BERJUANG DEMI KEADILAN! JAKARTA, 30…
Selengkapnya... KANDANG KUCING HANYA KAMBING HITAM – TERLAPOR SERANG DENGAN KEKERASAN SEKALI KALI, GIGI KORBAN COPOT, DIHADANG CELURIT DAN DIHINA SAMPAI MERASA HINA!SENGKETA 104 HEKTARE CIKEMBAR: KE PUSAT KARENA PROSES DAERAH MACET – KEMENTERIAN BUTUH KETEGASAN
Ahli waris dorong intervensi ATR/BPN usai tiga somasi sia-sia, lahan berharga ratusan milyar di kawasan industri mengancam stabilitas JAKARTA, 30 Desember 2025 – Sengketa pertanahan…
Selengkapnya... SENGKETA 104 HEKTARE CIKEMBAR: KE PUSAT KARENA PROSES DAERAH MACET – KEMENTERIAN BUTUH KETEGASAN
