Jakarta — Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Eddy Hiariej menegaskan bahwa ketentuan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tentang penghinaan terhadap Presiden…
Selengkapnya... Eddy Hiariej: Kritik Presiden Sah, yang Dilarang Fitnah dan Menista
Bogor – Di tengah kejenuhan publik terhadap wajah politik yang berulang—penuh kalkulasi kekuasaan, transaksi kepentingan, dan kompromi moral—ruang politik nasional kembali digugah oleh sebuah pertanyaan…
Selengkapnya... Lahirnya Partai Setara Indonesia (PASTI) dan Kepemimpinan Pdt. Ruyandi Hutasoit: Mencari Etika Baru dalam Politik Nasional
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota DPR RI dalam penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta praktik ijon proyek…
Selengkapnya... Nama Rieke Diah Pitaloka Masuk Radar KPK, Terkait Perkara Suap Bupati Bekasi
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, , untuk dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan suap ijon…
Selengkapnya... Nama Rieke Diah Pitaloka Muncul di Kasus Ijon Proyek Bekasi, KPK Buka Opsi Pemanggilan
Sukabumi, 5 Januari 2026 – Sengketa lahan strategis seluas 104 hektare di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memasuki babak baru. Ahli waris sah dari…
Selengkapnya... Ahli Waris Tjio Soei Nio Gugat PT Bogorindo Cemerlang, Lahan Strategis 104 Hektare Jadi Sorotan Publik
Sukabumi, 5 Januari 2026 – Sengketa kepemilikan lahan di Kawasan Industri Strategis Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Ahli waris sah dari Tjio Soei Nio resmi…
Selengkapnya... Sengketa Lahan Kawasan Industri Cikembar Ahli Waris Tjio Soei Nio Gugat PT Bogorindo Cemerlang
Jakarta,05 Januari 2026 — Hilangnya Iptu Tomi Marbun kembali menuai sorotan tajam. Keluarga menduga adanya keterangan palsu yang disampaikan sejumlah pejabat kepolisian kepada istri Iptu…
Selengkapnya... Diduga Keterangan Palsu, Keluarga Pertanyakan Hilangnya Iptu Tomi Marbun: Hilang atau Dihilangkan?
Jakarta,04 Januari 2026 – Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bergantung pada aparat penuntut dan pengadilan, tetapi juga pada kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya.…
Selengkapnya... Menjaga Etika Penegakan Hukum: SPASI Dorong Perlindungan Advokat dari Kriminalisasi
BOGOR,04 JANUARI 2026 – Saat KUHP nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) resmi diberlakukan pada 4 Januari 2026, aturan tentang perlindungan tempat ibadah dengan ancaman…
Selengkapnya... KUHP Baru Berlaku: Perlindungan Tempat Ibadah Jaga Jalan Lintas Bhineka Tunggal Ika
PELITAKOTA.ID: Kuningan, 4 Januari 2026 – Komitmen keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan Dana Desa kembali menuai sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada penyajian data…
Selengkapnya... Angka “2” dan Volume : Transparansi SIPDeskel Desa Kaduagung Dipertanyakan