“Jangan Lagi Anak Jadi Korban Sistem” — DPRD Bogor Bedah SPMB 2026 dari Kacamata Murid dan Orang Tua
BOGOR — Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan bukan sekadar agenda evaluasi anggaran dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dari forum tersebut, muncul satu pesan kuat: anak dan orang tua tidak boleh lagi menjadi korban sistem yang rumit dan minim empati.
Perspektif ini mengemuka saat DPRD menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan kerap terlihat rapi di dokumen, tetapi menyisakan kebingungan di lapangan. Bagi Komisi IV, keberhasilan pendidikan bukan diukur dari laporan anggaran, melainkan dari pengalaman nyata murid dan keluarga saat mengakses sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus dibaca dari sudut pandang publik. “SPMB bukan hanya urusan teknis. Ini soal keadilan dan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Dari Meja Rapat ke Ruang Kelas
Dalam rapat tersebut, DPRD menilai anggaran pendidikan 2026 harus mampu menjawab persoalan paling mendasar: kenyamanan belajar, pemerataan fasilitas sekolah, serta kepastian akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
DPRD menyoroti pentingnya memastikan bahwa belanja pendidikan benar-benar terasa di ruang kelas, bukan habis di tataran administratif. “Sekolah yang layak dan sistem penerimaan yang adil adalah hak murid, bukan bonus,” tegas Fajar.
SPMB Dinilai Perlu Lebih Manusiawi
Berbeda dari evaluasi sebelumnya yang cenderung teknokratis, DPRD kali ini menekankan sisi kemanusiaan dalam pelaksanaan SPMB. Sistem digital, zonasi, dan jalur seleksi dinilai perlu disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan bagi orang tua, terutama mereka yang kesulitan memahami prosedur pendaftaran.
“Negara tidak boleh bersembunyi di balik sistem. Ketika warga bingung, negara harus hadir,” ujar salah satu anggota Komisi IV.
Pendidikan sebagai Layanan Publik
DPRD menegaskan bahwa pendidikan adalah layanan publik, bukan sekadar program pemerintah. Karena itu, evaluasi anggaran dan SPMB menjadi instrumen untuk memastikan negara benar-benar hadir melayani warganya.
Rapat kerja ini akan menjadi pijakan bagi DPRD dalam mengawal kebijakan pendidikan Kota Bogor ke depan. Komisi IV memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti di atas kertas, tetapi ditindaklanjuti secara konkret.
Pesan DPRD jelas: pendidikan 2026 harus lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada murid serta orang tua—bukan sebaliknya.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo Kefas