Isu Polri di Bawah Kementerian Kembali Panas, Aktivis Ingatkan Sejarah Kelam Kekuasaan
Jakarta — Isu lama soal penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menghangat dan memicu perdebatan publik. Kali ini, peringatan keras datang dari kalangan aktivis yang menilai wacana tersebut berisiko mengulang kesalahan sejarah.
Koordinator Nasional LSM GERAK, Kefas Hervin Devananda atau Romo Kefas, menilai isu tersebut bukan sekadar perdebatan teknis, melainkan menyentuh inti relasi kekuasaan dan penegakan hukum di Indonesia.
“Bangsa ini punya pengalaman pahit ketika aparat keamanan terlalu dekat dengan kekuasaan. Reformasi hadir untuk memutus itu. Jangan dihidupkan lagi,” ujar Romo Kefas, Selasa (27/1).
Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden pasca-Reformasi bukan keputusan administratif, melainkan hasil refleksi sejarah panjang penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, mengubah posisi Polri dinilai sebagai langkah berisiko.
Ia mengingatkan bahwa jika Polri berada di bawah kementerian, maka potensi tarik-menarik kepentingan politik akan semakin besar, terutama dalam momentum politik nasional.
“Ketika polisi berada di bawah struktur sektoral, netralitas hukum bisa terganggu. Ini bukan asumsi, tapi pelajaran sejarah,” tegasnya.
Romo Kefas juga menyoroti bahwa berbagai persoalan yang melekat pada Polri saat ini tidak akan otomatis selesai hanya dengan mengubah struktur kelembagaan. Ia menyebut reformasi mental, etika, dan pengawasan sebagai pekerjaan rumah utama.
“Struktur bisa diubah, tapi kalau budayanya tidak, masalahnya akan tetap sama. Bahkan bisa lebih parah,” katanya.
Ia mengapresiasi sikap DPR RI yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, sikap tersebut penting untuk mencegah kegaduhan berkepanjangan sekaligus menjaga konsistensi arah Reformasi.
“Reformasi bukan romantisme masa lalu. Itu benteng agar negara tidak kembali ke pola lama,” pungkas Romo Kefas.