Kamis, 12 November 2026

Hari Pengendalian Nyamuk Tahun 2021 (HPN 2021)

IMG 20211202

IMG 20211202 124906

Pelitakota.id | Hari Pengendalian Nyamuk Tahun 2021 (HPN 2021) ini merupakan yang kelima kalinya diperingati di Indonesia, setelah tahun 2020 diperingati di Makassar, tahun 2019 di Semarang, tahun 2018 di Surabaya dan tahun 2017 di Yogyakarta. HPN di Indonesia diperingati bersamaan dengan peringatan internasional Mosquito Day.

Sejarah peringatan Mosquito Day didasar-kan pada pertama kali ditemukannya Plasmodium penyebab malaria di tubuh nyamuk Anopheles pada tanggal 20 Agustus 1897, sehingga mulai saat itu setiap tanggal 20 Agustus diperingati Mosquito Day, di Indonesia dikenal dengan Hari Pengendalian Nyamuk (HPN). Karena kondisi pandemi Covid-19 HPN 2021 ini diperingati mundur menjadi tanggal 30.
Hari Pengendalian Nyamuk diperingati setiap tahunnya dilatarbelakangi karena penyakit tular vektor nyamuk masih men-jadi permasalahan kesehatan di Indonesia, seperti demam berdarah, malaria, filariasis dan lain-lain.

Pemerintah telah berkomitmen melaksana-kan Pencegahan dan Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, antara lain Indonesia eliminasi malaria tahun 2030, eliminasi filariasis tahun 2030 eliminasi scistosomiasis tahun 2025, eliminasi rabies tahun 2030 serta reduksi demam berdahan dengan isidance rate (IR) kurang dari 49/100.000 penduduk.
Pengendalian vektor merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam rangka pencegahan penyakit-penyakit tersebut. Pengendalian vektor akan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal apabila melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga Peringatan HPN tahun ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian vektor.

Pelayanan Tanpa Mimbar: Jurnalisme, Iman, dan Tanggung Jawab Merawat Kebhinnekaan
Tema HPN 2021 Bersama Wujudkan Lingkungan Bebas Nyamuk. Beberapa rangkaian kegiatan pada peringatan HPN tahun ini yaitu :

  1. Pelatihan Entomologi dan Pengendalian Vektor BP2 sebanyak 10 Seri,
  2. Pengendalian Vektor di 1.000 titik,
  3. Seminar Nasional Pengendalian Nyamuk
  4. Launching e-Silantor Versi 2.0, e-Zoonosis dan Regulatory sandbox e-malaria, dan
  5. Pemberian Piagam Penghargaan Kantor Bebas Nyamuk dan Penyerahan Sertifikat Eliminasi Filariasis.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, melaunching e-Silantor Versi 2.0, e-Zoonosis dan Uji Coba Regulatory sandbox e-malaria

Pemberian Penghargaan Kantor Bebas Nyamuk kepada KKKP Kelas I Surabaya, KKP Kelas II Semarang, BTKLPP Makassar dan Penyerahan Sertifikat Eliminasi Filariasis kepada Walikota Tidore Kepulauan dan Bupati Lebak.

File 00000000421c71faa4b669f668339bab

Setiap kali perayaan HPN selalu mendapat dukungan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan berbagai pihak. Ini membuktikan bahwa kepedulian pengendalian nyamuk dan penyakit tular nyamuk telah menjadi kesadaran bersama. Tahun ini ada 1.000 titik (wilayah) dilkakukan pengendalian vektor yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengendali Hama Indonesia (ASPPHAMI), meliputi pengendalian vektor di permukiman penduduk, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya.

Seminar Nasional, dimoderatori oleh Shahnaz Haque dengan Narasumber Dr. Didik Budijanto, M.Kes, Prof. Dr. M. Sudomo, Prof. Intan Achmad, Ph.D.

Pelayanan Tanpa Mimbar: Jurnalisme, Iman, dan Tanggung Jawab Merawat Kebhinnekaan Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalisme tidak lagi sekadar menyampaikan fakta. Ia menjelma menjadi arena pertarungan nilai—antara kebenaran dan kepentingan, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara keberagaman dan intoleransi. Di ruang publik inilah wartawan bekerja, dan di sanalah wartawan Kristen menjalankan pelayanannya: tanpa mimbar, tanpa simbol, namun dengan dampak yang nyata. Dalam kearifan Jawa dikenal ungkapan sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti—segala kekuasaan dan keangkuhan akan luluh oleh kebijaksanaan dan ketulusan. Nilai ini sejalan dengan pesan Kitab Suci, bahwa kejahatan tidak dilawan dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Jurnalisme yang berintegritas tidak memperkeras konflik, tetapi menjernihkan ruang publik dengan kebenaran yang disampaikan secara beradab. Indonesia berdiri di atas fondasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, serta persatuan dalam keberagaman. Dalam kerangka konstitusional ini, pers memegang peran strategis sebagai pilar demokrasi—bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kewarasan publik dan keutuhan sosial. Seperti pepatah Jawa rukun agawe santosa, crah agawe bubrah, persatuan menguatkan bangsa, sementara perpecahan merapuhkannya. Sebagai alat pelayanan, jurnalisme menghadirkan kebenaran yang bertanggung jawab. Pelayanan ini tidak diukur dari identitas keagamaan yang ditonjolkan, melainkan dari integritas kerja: ketelitian memverifikasi fakta, keberanian menyampaikan realitas yang tidak populer, serta kepekaan terhadap martabat manusia. Di tengah maraknya isu intoleransi yang kerap diperkuat oleh judul sensasional dan potongan informasi tanpa konteks, pelayanan jurnalistik berarti memilih menjernihkan, bukan mengeruhkan. Dalam falsafah Jawa, inilah makna urip iku urup—hidup memberi terang bagi sesama. Namun jurnalisme juga hidup dalam ruang bargaining. Negosiasi dalam praktik jurnalistik kerap tak terelakkan—baik untuk mengakses narasumber, menjaga stabilitas sosial, maupun mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Dalam batas etis, bargaining justru dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menjaga kebhinnekaan. Prinsip alon alon waton kelakon mengajarkan kehati hatian agar tujuan tercapai tanpa merusak tatanan bersama. Negosiasi yang bermartabat bukanlah pengaburan fakta, melainkan strategi agar kebenaran tersampaikan tanpa melukai persatuan. Masalah muncul ketika bargaining kehilangan arah nilai dan berubah menjadi kompromi kepentingan. Ketika isu intoleransi dibiarkan demi kenyamanan relasi atau kepentingan sesaat, jurnalisme gagal menjalankan mandat kebangsaannya. Di titik inilah wartawan Kristen diuji—bukan hanya secara iman, tetapi juga sebagai warga negara. Dalam kearifan Jawa dikenal ungkapan ajining diri saka lathi—harga diri ditentukan oleh ucapan dan sikap. Negosiasi boleh dilakukan, tetapi kebenaran, keadilan, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh ditawar. Di sisi lain, jurnalisme juga berjalan sebagai alat bisnis. Media membutuhkan keberlanjutan ekonomi untuk tetap hidup. Namun dalam ekosistem digital yang digerakkan algoritma, isu isu berbasis identitas kerap diperlakukan sebagai komoditas pemicu emosi dan klik. Ketika logika pasar sepenuhnya mengendalikan ruang redaksi, media berisiko menjadi katalis polarisasi. Kearifan Jawa mengingatkan aja dumeh—jangan merasa berkuasa karena posisi atau keuntungan—sebab kepentingan umum dan persatuan nasional harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pasar. Dalam realitas yang kompleks ini, pelayanan wartawan Kristen tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan ruang kolektif—tempat bertumbuh secara profesional, etis, dan kebangsaan. Oleh karena itu, Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna Indonesia) hadir sebagai wadah berkumpulnya wartawan wartawan Kristen dari berbagai latar belakang media. Bukan sekadar organisasi profesi, Pewarna Indonesia menjadi ruang dialektika—tempat iman, jurnalisme, dan komitmen kebangsaan bertemu secara dewasa. Pelayanan tanpa mimbar, pada akhirnya, adalah laku hidup. Dalam semangat memayu hayuning bawana—merawat harmoni kehidupan—wartawan Kristen dipanggil untuk menghadirkan jurnalisme yang menegakkan keadilan, merawat toleransi antariman, dan menjaga persatuan Indonesia. Di tengah iklim media yang mudah terpolarisasi, pilihan ini bukan sekadar sikap profesional, melainkan tanggung jawab kebangsaan. Penulis Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas) Penulis adalah jurnalis senior Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna Indonesia) dan Pemimpin Redaksi Pelitanusantara.com. Ia juga rohaniawan Sinode GPIAI Filadelfia serta aktivis Reformasi 1998 yang konsisten mendorong jurnalisme berintegritas, toleransi antariman, dan persatuan kebangsaan.

Puncak peringatan HPN 2021 saat ini dihadiri peserta luring 100 orang dari Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, Kantor UPT Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI), ASPPHAMI dan tamu undangan lainnya. Selain peserta yang hadir luring, acara ini juga live streaming Youtube dan zoom meet yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, UPT Kemenkes (KKP dan B/BTKLPP), pakar, akademisi dan masyarakat umum.
Pemberian penghargaan Kantor Bebas Nyamuk merupakan keistimewaan pada HPN tahun ini, karena merupakan cikal bakal menciptakan kondisi lingkungan perkantoran yang bebas nyamuk dan bebas dari penularan penyakit.
Adanya HPN ke-5 tahun ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pengelola program pusat dan daerah, masyarakat serta para peneliti/ akademisi dalam mendukung reduksi, eliminasi dan eradikasi penyakit tular vektor di Indonesia.

Penulis : Dr. Suwito, M.Kes., Koordinator Substansi Vektor BP2, Kemenkes