Jakarta Utara, DKI Jakarta – Ketidaktransparanan pengelolaan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di Gading Resort Residence (GRR) memicu kemarahan warga yang menganggap sistem pengawasan internal lemah dan rentan disalahgunakan. Mereka menuntut kejelasan dan akuntabilitas, menuding pengurus kompleks berbuat semena-mena dan menyelewengkan dana warga.
Alexander, salah satu warga yang vokal, menyatakan bahwa mereka sudah lama mencurigai adanya penyimpangan dana IPL. “Kami merasa pengelolaan dana ini sangat tertutup. Sistem pengawasan yang seharusnya menjadi tameng, malah seperti tidak berfungsi sama sekali,” ujarnya dengan nada keras.
Menurut laporan warga, indikasi penyelewengan ini sudah muncul sejak September 2024. Surat verifikasi dari pengawas yang dikirimkan pada 28 Oktober lalu tak pernah direspons. Bahkan, Stanley, Building Manager dari Colliers, mengaku tidak memiliki akses ke data keuangan. “Ini aneh dan mencurigakan, bagaimana mungkin pengawas tidak punya akses ke data keuangan? Apa yang sebenarnya mereka lindungi?” tegas Herrianto, warga lainnya.
Warga juga menyoroti kebebasan pengurus melakukan pembelian tanpa tender dan tanpa pengawasan yang memadai, memperkuat dugaan bahwa sistem pengawasan internal memang sangat lemah dan tidak efektif. Mereka mendesak pihak berwenang untuk melakukan audit keuangan secara menyeluruh.
“Kami mempertanyakan, mengapa pengawas tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengawasi pengelolaan keuangan kompleks ini? Apakah mereka hanya menjadi boneka?” tanya Alex dengan nada penuh kecurigaan.
Sebagai bentuk perlawanan, warga membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri aliran dana IPL dan memeriksa rekening koran bank. Mereka juga berencana mengajukan permohonan audit forensik agar mendapatkan gambaran nyata mengenai pengelolaan keuangan yang diduga bermasalah.
Seorang tokoh masyarakat yang berlatar belakang hukum, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa warga berhak mendapatkan kejelasan dan transparansi. Ia menegaskan bahwa, jika pengurus terbukti melakukan penyelewengan, proses hukum harus diambil tanpa pandang bulu.
“Pengelolaan dana publik harus diawasi secara ketat. Jika terbukti ada penyelewengan, jangan ragu untuk menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Intimidasi dan Upaya Membungkam
Alexander juga mengungkapkan bahwa ada upaya intimidasi terhadap warga yang vokal menyuarakan dugaan penyelewengan ini. “Ini adalah bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi. Mereka mencoba membungkam kami, tapi kami tidak akan mundur,” tegasnya.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan pengurus, tetapi menuntut transparansi penuh dan keadilan dalam pengelolaan dana IPL. Mereka berharap, dalam waktu dekat, pihak terkait dapat memberikan kejelasan dan bertanggung jawab.
Welly Massie, salah satu tokoh warga, berharap bahwa pemimpin baru yang sudah berjanji akan memenuhi janjinya untuk memberikan akses penuh kepada warga dalam memeriksa keuangan. Ia menegaskan bahwa kepercayaan warga terhadap pengelolaan harus dikembalikan.
Hingga berita ini diturunkan, Dimas, yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana IPL, belum berhasil dikonfirmasi. Pihak pengelola belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ini.
Jurnalis Tim Pewarna Jabar ||Editor Romo Kefas || sumber Anthony