Dirjen Bimas Hindu Tekankan Rencana 2025 Harus Berdasarkan Kebutuhan Umat dan Masyarakat

Spread the love

BADUNG, BALI PELITAKOTA.ID  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. I Nengah Duija menekankan bahwa rencana anggaran tahun 2025 di Ditjen Bimas Hindu harus berdasarkan kebutuhan umat dan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Duija dalam rapat penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-K/L) dan Pagu anggaran untuk tahun 2025 yang digelar di Badung, Bali pada 26-29 Juni 2024.

“Penyusunan anggaran 2025 dengan titik referensinya harus jelas, dampak dari program yang telah dilaksanakan untuk umat dan masyarakat benar-benar ada, sesuai masukan dari Komisi VIII DPR RI,” jelas Prof. Duija, Jumat (28/6/2024).

Rapat ini melibatkan diskusi mendalam antara para peserta untuk mengidentifikasi prioritas, menetapkan target kinerja, serta merumuskan strategi implementasi yang komprehensif untuk tahun anggaran mendatang.

Dirjen juga menekankan, penganggaran harus sesuai dengan visi dan misi Ditjen Bimas Hindu, serta mampu mendukung efektivitas dalam penyelenggaraan program-program Hindu di Indonesia, termasuk arah kebijakan Ditjen Bimas Hindu tahun 2025.

Dalam rapat tersebut dibahas program-program strategis, kegiatan operasional, serta alokasi anggaran yang tepat. Serangkaian arahan strategis disampaikan oleh Dirjen Bimas Hindu, termasuk pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Hindu (PTKHN) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Hindu di Indonesia salah satunya melalui Pendidikan Widyalaya.

Pendidikan Widyalaya meliputi pemetaan pendirian serta penegeriannya di setiap provinsi menjadi program prioritas di tahun 2025. “Pendirian Widyalaya menjadi solusi untuk menempatkan SDM yang saat ini diarahkan menjadi guru. Proses penegerian Widyalaya diharapkan selesai pada 2025,” katanya.

Prof. Duija juga menginstruksikan agar bantuan pendidikan S3 dilanjutkan pada 2025. Selain itu, ditekankan pula bahwa setiap PTKHN harus memiliki masterplan, dan target penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) minimal 20% dari jumlah mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, Dirjen menyampaikan apresiasinya kepada satuan kerja (satker) yang telah mencapai lebih dari 50% penyerapan anggaran per 30 Juni 2024.

Hasil dari acara ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka kerja yang kuat untuk mendukung tujuan strategis Ditjen Bimas Hindu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Hindu di seluruh Indonesia.

Acara ini diikuti para Pejabat dan ASN di lingkungan Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI, Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTKHN) se-Indonesia, Pembimas Hindu se-Indonesia dan Tim Kerja Perencanaan/Pengelola Keuangan Bimas Hindu (Kantor Kemenag Kab/Kota).

Tinggalkan Balasan