Diancam Sajam Saat Tertibkan PKL, Wali Kota Bekasi: Negara Tidak Boleh Takut Menegakkan Aturan
KOTA BEKASI — Ketegangan mewarnai penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan reklame ilegal di wilayah Bekasi Utara setelah muncul ancaman senjata tajam terhadap petugas. Namun insiden tersebut justru menegaskan sikap Pemerintah Kota Bekasi untuk tetap melanjutkan penegakan aturan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa ancaman yang terjadi di lapangan tidak akan menghentikan upaya pemerintah dalam menata kota. Ia menilai pembiaran pelanggaran justru lebih berbahaya karena dapat menimbulkan ketidaktertiban yang berkepanjangan.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelanggaran. Kalau dibiarkan terus, lama-lama pelanggaran dianggap wajar dan itu sangat berbahaya,” kata Tri saat menanggapi insiden tersebut di Bekasi, Sabtu (7/2/2026).
Tri menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah telah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pelaku usaha. Petugas di lapangan juga diminta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam proses penertiban.
Meski demikian, ia mengakui penertiban yang dilakukan secara konsisten sering menimbulkan resistensi, terutama karena pelanggaran yang terjadi sudah berlangsung lama.
“Saya tidak fokus pada ancaman senjata tajamnya. Yang lebih saya khawatirkan adalah ketika aturan tidak ditegakkan dan akhirnya masyarakat merasa bebas melanggar,” ujarnya.
Menurut Tri, penataan kawasan, kebersihan lingkungan, serta penertiban reklame tanpa izin merupakan bagian dari upaya menciptakan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Program tersebut juga menjadi bagian dari kebijakan penataan ruang yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Bekasi akan terus melakukan penertiban secara bertahap dengan tetap mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan, namun tidak akan mengabaikan aturan yang berlaku.
Tri juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban kota dan memahami bahwa penataan dilakukan demi kepentingan bersama.
“Ketertiban kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh warga. Kota yang tertata akan memberi manfaat untuk semua,” katanya.
Insiden tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan aturan sekaligus memastikan penataan kota berjalan berkelanjutan.
Jurnalis: Romo Kefas