Di Tengah Isu dan Tekanan Politik, Rekam Jejak Kepemimpinan Jokowi Tetap Menjadi Ukurannya
Bogor — Dalam dinamika politik nasional yang terus bergerak cepat dan kerap memanas, Presiden (Jokowi) tetap menjadi figur sentral yang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Beragam isu politik, kritik keras, hingga tudingan personal muncul silih berganti. Namun, dalam praktik demokrasi dan negara hukum, penilaian terhadap seorang pemimpin pada akhirnya tidak ditentukan oleh riuhnya isu, melainkan oleh rekam jejak kebijakan, dampak nyata, dan penilaian publik berbasis fakta.
Sejak awal menjabat pada 2014, Jokowi dikenal membawa pendekatan kepemimpinan yang menekankan kerja konkret. Pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah dan menurunkan biaya logistik. Jalan tol lintas pulau, pelabuhan, bandara, bendungan, serta kawasan industri dibangun secara masif dengan tujuan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan membuka akses wilayah yang selama ini tertinggal.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah memperluas jangkauan program perlindungan sosial, antara lain bantuan tunai, jaminan kesehatan nasional, dan dukungan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dirancang sebagai bantalan sosial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat bawah.
Ujian berat kepemimpinan Jokowi datang saat pandemi COVID-19. Pemerintah mengambil langkah luar biasa melalui vaksinasi massal nasional, pembatasan sosial, serta stimulus ekonomi berskala besar untuk menjaga daya beli dan mencegah lonjakan kemiskinan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam situasi krisis global yang juga dialami hampir seluruh negara.
Dalam konteks ekonomi makro, Indonesia mampu menjaga stabilitas relatif dengan pertumbuhan yang kembali positif pascapandemi, disertai tren penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dibandingkan masa puncak krisis. Indikator-indikator ini menjadi salah satu dasar penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan.
Di tengah capaian tersebut, Jokowi juga dihadapkan pada berbagai isu politik, termasuk tudingan yang beredar di ruang publik dan media sosial. Dalam kerangka negara hukum, isu-isu tersebut diuji melalui mekanisme kelembagaan dan hukum yang berlaku. Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan tudingan-tudingan tersebut terbukti secara hukum.
Prinsip praduga tak bersalah menjadi landasan dalam menilai setiap tuduhan. Pemerintah dan institusi terkait telah memberikan klarifikasi sesuai kewenangannya. Dalam praktik jurnalistik yang bertanggung jawab, isu politik ditempatkan secara proporsional: dibedakan antara kritik berbasis data dan opini, serta tudingan yang belum terbukti secara yuridis.
Menariknya, di tengah kritik dan tekanan politik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi tetap berada pada level tinggi hingga menjelang akhir masa jabatannya. Berbagai survei nasional yang dilakukan secara periodik menunjukkan mayoritas responden menyatakan puas, terutama pada aspek pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan stabilitas ekonomi.
Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara intensitas perdebatan elite dan penilaian masyarakat di akar rumput. Bagi sebagian besar warga, hasil yang dirasakan secara langsung menjadi faktor utama dalam menilai kinerja seorang presiden, bukan semata narasi politik yang berkembang di ruang digital.
Dalam demokrasi, kritik adalah bagian sah dari kontrol publik, sementara tudingan dan fitnah harus diuji melalui fakta dan mekanisme hukum. Kepemimpinan Joko Widodo, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, akan dicatat sejarah secara proporsional. Penilaian akhir tidak ditentukan oleh kerasnya isu, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan dampaknya bagi rakyat.
Ditulis oleh:
Ev. Kefas Hervin Devananda,S.Th.,M.Pd.K
Jurnalis Senior PEWARNA INDONESIA dan Mantan Caleg DPRD Propinsi Jawa Barat dapil 8 dari PSI