Kota Bogor – Angka-angka dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 memang terlihat menjanjikan. Namun di balik itu, DPRD Kota Bogor mengingatkan satu hal penting: pembangunan tidak cukup hanya terlihat di laporan, tetapi harus benar-benar terasa di kehidupan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi ini menjadi ruang refleksi awal atas kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Capaian Baik, Tapi Belum Tentu Menyentuh Semua
Secara data, Pemerintah Kota Bogor mencatat sejumlah kemajuan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, serta angka kemiskinan dan pengangguran menunjukkan tren penurunan.
Namun, DPRD menilai capaian tersebut belum otomatis mencerminkan keadilan pembangunan.
Masih ada kelompok masyarakat yang dinilai belum merasakan dampak langsung dari berbagai program yang dijalankan.
“Yang harus kita ukur bukan hanya keberhasilan program, tapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasan.
Anggaran Besar Harus Berbanding dengan Perubahan Nyata
Dengan realisasi anggaran yang melampaui 95 persen, DPRD menilai pemerintah daerah memiliki ruang besar untuk menghadirkan perubahan signifikan.
Namun kenyataannya, sejumlah persoalan mendasar masih dirasakan warga, seperti kemacetan, layanan kesehatan yang belum merata, serta kualitas infrastruktur di beberapa wilayah.
Hal ini memunculkan dorongan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasilnya.
Dari Administrasi ke Substansi
Pansus DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Evaluasi harus bergerak ke arah substansi, yakni memastikan program benar-benar menyelesaikan persoalan, bukan sekadar menjalankan rutinitas tahunan.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan tidak cukup diukur dari penghargaan, tetapi dari kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan untuk Arah Pembangunan ke Depan
Rapat kerja ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi LKPJ 2025. DPRD Kota Bogor akan menyusun rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Harapannya, pembangunan ke depan tidak hanya menghasilkan capaian yang baik di atas kertas, tetapi juga menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
