Tulungagung pelitakota-Menjelang musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga awal 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperketat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025–2026 di halaman Kantor Bupati, Selasa (7/10/2025) pagi, menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dan tidak ada toleransi bagi kelalaian aparatur pemerintah.
Apel ini diikuti Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi, S.H., S.I.K., MTCP., Kasdim 0807 Tulungagung Mayor Arh Untung Wiyono, Wakil Bupati H. Ahmad Baharudin, S.M., Sekda Drs. Tri Hariadi, M.Si., seluruh kepala OPD, unsur TNI–Polri, Basarnas, relawan, serta perwakilan masyarakat. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan urgensi koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global.
Dalam amanatnya, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa Tulungagung termasuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi, dengan potensi tinggi terhadap banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Berdasarkan data BPBD hingga Oktober 2025, tercatat 7 kejadian banjir, 7 tanah longsor, dan 16 peristiwa angin kencang atau puting beliung. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat.
“Genangan air masih sering terjadi di wilayah perkotaan saat hujan lebat, bahkan mengganggu aktivitas warga. Ini peringatan bagi kita semua: perbaikan sistem drainase, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas, tapi menyangkut nyawa dan harta warga,” tegas Bupati.
Ia menambahkan, setiap aparatur pemerintah wajib memastikan wilayahnya siap menghadapi bencana. Kelalaian dapat berakibat fatal, termasuk korban jiwa dan kerugian materi yang signifikan.
Bupati Gatut Sunu mengeluarkan lima instruksi strategis bagi seluruh jajaran Pemda, instansi vertikal, TNI–Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat:
1. Pantau Informasi Cuaca Secara Intensif: Semua pihak wajib memantau peringatan dini dari BMKG dan BNPB, termasuk potensi hujan ekstrem dan angin kencang.
2. Siapkan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana: Peralatan darurat, posko siaga, ambulans, dan alat berat harus siap 24 jam.
3. Lakukan Mitigasi Risiko Secara Maksimal: Normalisasi drainase, pengerukan sungai, perbaikan tanggul, pemangkasan pohon rawan tumbang, dan langkah preventif lain wajib dilakukan segera.
4. Siagakan Personel Respons Cepat: Aparatur Pemda, TNI–Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat harus siap dikerahkan tanpa penundaan saat bencana terjadi.
5. Sosialisasi dan Edukasi Publik: Masyarakat harus tahu jalur evakuasi, lokasi posko, dan prosedur bantuan darurat. Kesadaran warga menjadi bagian penting dari sistem mitigasi.
Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh peserta apel untuk berdoa agar Tulungagung dijauhkan dari bencana. Namun, ia menekankan, doa harus dibarengi kesiapsiagaan nyata.
“Keselamatan warga bukan sekadar retorika. Aparatur pemerintah wajib siap siaga. Setiap kelalaian dapat berakibat fatal. Semoga Allah SWT selalu menjaga daerah kita, menjauhkan dari bencana, dan memberi kekuatan kepada kita untuk sigap menghadapi setiap kemungkinan,” tegas Bupati.
Apel ini bukan sekadar seremonial. Seusai apel, Bupati Gatut Sunu bersama Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Forkopimda, dan Sekda Tri Hariadi melakukan pengecekan menyeluruh sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk posko, peralatan darurat, dan jalur evakuasi. Pemeriksaan ini memastikan kesiapan maksimal menghadapi hujan ekstrem yang diprediksi meningkat pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Bupati menegaskan, setiap instansi dan aparatur pemerintah wajib bertanggung jawab penuh. Kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral untuk melindungi warga.
Dengan langkah ini, Pemkab Tulungagung menunjukkan komitmen nyata memperkuat sistem mitigasi, koordinasi lintas sektor, dan respons cepat, sekaligus menjadi standar kesiapsiagaan bencana bagi kabupaten lain di Jawa Timur.(dian)