BUMD Kota Bogor Diuji DPRD: Rencana 2026 Diminta Tak Hanya Untungkan Perusahaan, Tapi Rakyat

Spread the love

BUMD Kota Bogor Diuji DPRD: Rencana 2026 Diminta Tak Hanya Untungkan Perusahaan, Tapi Rakyat

BOGOR — Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memunculkan pesan tegas: rencana kerja dan anggaran 2026 harus terasa dampaknya bagi warga, bukan sekadar rapi di laporan perusahaan.

Dalam forum yang digelar Rabu (7/1/2026), mengevaluasi paparan dan . Perspektif yang diangkat DPRD kali ini bukan semata target keuangan, melainkan manfaat langsung bagi pedagang pasar, UMKM, dan ekonomi lokal.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, , menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memastikan BUMD dikelola sehat, profesional, dan memberi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus pelayanan publik.

Pasar Tradisional Jadi Cermin Keberpihakan

Dari pemaparan Perumda Pasar Pakuan, DPRD menaruh perhatian pada rencana revitalisasi pasar, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan dagang. Komisi II meminta setiap program berorientasi pada kesejahteraan pedagang, bukan hanya perbaikan fisik.

“Pasar bukan sekadar aset, tetapi denyut ekonomi rakyat. Anggaran harus menjawab kebutuhan pedagang,” menjadi catatan DPRD dalam rapat.

Bank Daerah Diminta Lebih Berani ke UMKM

Sementara itu, Bank Kota Bogor memaparkan strategi 2026, termasuk penguatan permodalan dan peningkatan layanan. DPRD menekankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, namun juga mendorong peran lebih aktif bank daerah dalam pembiayaan UMKM.

Bagi DPRD, bank daerah tidak cukup hanya aman secara regulasi; ia harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif.

Transparansi Jadi Harga Mati

Rapat ini memperlihatkan arah pengawasan Komisi II: akuntabilitas dan transparansi. DPRD menegaskan rencana kerja BUMD harus disusun realistis, terukur, dan mudah dievaluasi publik.

“BUMD harus memberi manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah,” ujar Rifki menutup rapat.

Evaluasi ini akan menjadi pijakan DPRD dalam mengawal kinerja BUMD sepanjang 2026. Pesannya jelas: BUMD Kota Bogor dituntut naik kelas—menguatkan PAD, melayani rakyat, dan menjawab kebutuhan ekonomi lokal.

Jurnalis: Atma
Editor: Romo Kefas

Tinggalkan Balasan