KABUPATEN TANGERANG – Jalan rusak di Kampung Salimah RT 14/05, Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan cerminan dari buruknya tata kelola pemerintahan desa. Warga setempat meradang, menuding Kepala Desa (Kades) Sukamanah telah mengabaikan aspirasi mereka dan bertindak pilih kasih dalam alokasi anggaran pembangunan.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian warga kini berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini memicu amarah warga, yang merasa pemerintah desa lebih mementingkan proyek mercusuar daripada kebutuhan mendasar mereka.
“Kami sudah muak dengan janji-janji manis Kades. Setiap tahun selalu bilang akan diperbaiki, tapi nyatanya nol besar. Jangan-jangan Dana Desa hanya dinikmati segelintir orang saja,” ujar seorang warga dengan nada geram, Jumat (31/10/2025).
Warga juga mempertanyakan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Mereka menduga ada praktik korupsi atau nepotisme yang menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak merata.
“Kami ini warga Desa Sukamanah, bukan warga negara antah berantah. Kenapa kami selalu diabaikan? Apa karena kami bukan bagian dari kroni Kades?” tanya seorang ibu rumah tangga dengan nada sinis.
Kritik pedas juga dilontarkan terkait kebijakan pemerintah desa yang justru memperbaiki jalan yang kondisinya masih layak. Warga menilai kebijakan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran dan ketidakadilan.
“Jalan yang masih bagus malah disiram aspal, sementara jalan yang hancur lebur dibiarkan begitu saja. Ini namanya cari muka, bukan membangun desa,” tegas seorang tokoh pemuda setempat.
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara transparan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, dalam kasus Desa Sukamanah, aturan tersebut seolah hanya menjadi pajangan di atas kertas.
Warga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika pemerintah desa tidak segera mengambil tindakan nyata. Mereka juga berencana melaporkan Kades Sukamanah ke pihak berwajib atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kades tidak becus mengurus desa, lebih baik mundur saja. Kami butuh pemimpin yang peduli dan transparan, bukan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri,” pungkas seorang warga dengan nada penuh amarah. (GWI)