Bima, NTB – Delapan bulan sudah berlalu sejak banjir bandang dahsyat menerjang Wera-Ambalawi, menyisakan duka mendalam dan luka yang tak kunjung sembuh. Tujuh nyawa melayang, puluhan rumah rata dengan tanah, infrastruktur hancur lebur. Namun, di tengah nestapa ini, Pemerintah Provinsi NTB justru memilih “tutup mata” dan mengalihkan perhatian ke hal lain.
Warga terdampak banjir masih terkatung-katung di pengungsian seadanya, tanpa kejelasan relokasi, bantuan perbaikan rumah, atau sekadar uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini memicu amarah dan kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari.
Dengan nada geram, Rizal menyayangkan sikap diam dan tidak responsif Pemprov NTB, terutama Gubernur NTB dan DPRD NTB, terhadap tragedi kemanusiaan ini. Ia menyebutnya sebagai “kelalaian fatal” yang tak bisa ditolerir.
“Ini bentuk kelalaian yang fatal. Rakyat menderita, tapi Pemprov justru sibuk mengalihkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar untuk membayar utang RSUP, bukan untuk tanggap darurat korban banjir,” tegas Rizal, Kamis (25/9/2025).
SEMMI NTB menilai bahwa penggunaan Dana BTT seharusnya diprioritaskan untuk penanganan bencana alam, apalagi bencana tersebut telah merenggut nyawa dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Pengalihan dana ini dinilai sebagai tindakan yang tidak beretika dan melukai hati para korban.
“BTT itu sifatnya darurat. Tapi dalam kasus ini, justru digunakan untuk sesuatu yang tidak bersifat mendesak bagi masyarakat luas. Sementara warga Wera-Ambalawi ditelantarkan. Ini kejahatan sosial dan moral!” tambahnya dengan nada tinggi.
Rizal mendesak Gubernur NTB untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran BTT 2025, serta meminta BPK dan KPK turun tangan melakukan audit investigasi, guna memastikan tidak ada penyelewengan anggaran. Ia juga menyoroti diamnya DPRD NTB yang dianggap mencerminkan krisis empati dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
“Jangan karena bencana ini terjadi jauh dari ibukota provinsi, lalu dianggap sepele. Rakyat Wera-Ambalawi juga warga NTB, punya hak untuk dibela dan dilindungi,” pungkas Rizal dengan nada penuh semangat.
SEMMI NTB berencana menggalang aksi solidaritas dan membawa isu ini ke tingkat nasional, agar tragedi Wera tidak dilupakan dan para korban mendapatkan keadilan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait penggunaan dana BTT dan rencana pemulihan pasca-banjir di Wera-Ambalawi. Publik menunggu penjelasan dan tindakan nyata dari para pemangku kebijakan.
(Ch)