BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan perang terhadap berita bohong! Wali Kota Tri Adhianto dengan tegas menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial. Instruksi ini disampaikan dalam amanat apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (27/10/2025).
Tri Adhianto menyoroti pentingnya respons cepat dan akurat terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi untuk lebih aktif memantau peredaran informasi di dunia digital, terutama yang menyangkut isu-isu daerah dan pelayanan publik.
“Kita tidak boleh lengah! Hoaks bisa menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Tri Adhianto.
Wali Kota mencontohkan kasus video banjir di Pondok Gede Permai yang sempat viral dan menimbulkan kepanikan. “Tadi malam Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, langsung menelepon saya terkait pemberitaan banjir di Pondok Gede Permai. Setelah kami cek, ternyata kondisi di lapangan tidak ada banjir. Video yang beredar merupakan rekaman lama yang kembali diunggah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Tri Adhianto menekankan bahwa kejadian semacam ini harus segera direspons dan diklarifikasi oleh perangkat daerah terkait agar masyarakat tidak termakan isu yang tidak benar. Ia juga menyoroti kasus perundungan (bullying) di sekolah yang ternyata merupakan kejadian lama namun kembali diviralkan seolah-olah baru terjadi.
“Kita harus belajar dari kasus ini. Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan. Maka penting bagi kita untuk selalu update dan melakukan verifikasi sebelum informasi menyebar luas,” jelasnya.
Menanggapi isu viral terkait pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Bekasi Timur, Tri Adhianto menjelaskan bahwa keterbatasan kuota pelayanan disebabkan oleh sistem perekaman dan pencetakan e-KTP yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sebagai penutup, Wali Kota Bekasi kembali menegaskan pentingnya koordinasi, keterbukaan informasi, dan kecepatan dalam memberikan klarifikasi terhadap setiap isu yang beredar di media sosial.
“Pemerintah harus hadir dengan data, fakta, dan komunikasi yang cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan instruksi tegas dari Wali Kota, Pemkot Bekasi siap memerangi hoaks dan menjaga kepercayaan masyarakat!
Jurnalis: Vicken Highlightlander
Editor: Romo Kefas