Pelitakota.Id – Sehubungan dengan beredarnya Video Presiden Jokowi yang mengatakan akan mereshuffle kabinet, maka pada hari jumat,10 Juli 2020 Pewarna Indonesia dan P3S melaksanakan Diskusi Wibnar dengan Judul “RESHUFFLE KABINET, TELENOVELA, SANDIWARA ATAU DRAMA POLITIK” , dengan menghadirkan narasumber – narasumber yang berkompeten dan acara moderator acara tersebuta adalah Alfon Kimbai dari Peniliti P3S.
pada kesempatan pertama narasumbe Trubus Rahardiansyah Pakar kebijakan Publik dalam pemaparan yang mengatakan Bahwa dari sisi transparansi, dan dari sisi kebijakan publik sangat menonjol. Ada apakah sesungguhnya? Marah-marahnya kapan?, terungkapnya kapan?. di lihat Kinerja dari sisi kebijakan publik, ada beberapa kinerja yang lebih menonjol adalah kontroversinya. Seperti KKP, Menhukham.
Menteri terkesan lepas dari tupoksinya. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi dengan daerah dalam penanganan kesehatan. Data insentif kesehatan yang belum dicairkan belum clear
Mengenai rapid tes dan PCR berbayar. Seharusnsya sejak awal beri rambu – rambu agar jangan ada yang aji mumpung. dalam hal ini Saya juga menyoroti kinerja Mensos. Lemah dalam pembagian jaringan pengaman sosia dan Sempat ada polemik yang berkepanjangan. Data bermasalah. Pola penyalurannya tidak tepat.
kalau Kemenko perekonomian soal Kartu Pra Kerja, ada konflik kepentingan dan Saya melihat ketidakmampuan. Kemenperin soal perijinan operasional yang berdampak pada penularan Covid.
sedangkan Kemenaker banyak PHK dan Kemenpar juga PHK banyak terjadi di banyak hotel. sedangkan Kementan, ini juga aneh kebijakannya. Nggak jelas. Ada pembodohan publik di situ. Kementerian PAN, moratorium PNS.
banyak Kinerja antarkementerian tidak terlihat. Belakangan ada tiga kementerian yang mengecewakan.
Aspek transparansi dan aspek akuntabilistas. Ini akan berhubungan dengan efek domino yang akan terjadi di daerah, penanganan Covid-nya jadi tidak tertangani dengan baik.
dan menurut Herman Kharoen Politisi Partai Demokrat yang Pertama hal Ini biasa saja untuk test the water. Soal Covid, ada optimisme presiden ini akan tertangani.
dan Kedua, pada situasi pemimpin melihat tidak memuaskan bagi dirinya, tentu akan ada dua hal yaitu sedih atau marah.
Isu reshuffle ini bisa menjadi stimulus politik ke ekonomi. Tapi saya lihat ini juga belum terlihat efeknya.
Ini tergantung respon atas statemen presiden. Kalau bagus, berarti bakal reshuflle. Tinggal mencari instrumen mana yang akan menjadi magnitude presiden untuk reshuffle, Kalau saya pahami, titik terberat Pak Jokowi adalah sektor ekonomi karena Berbagai instrumen sedang banyak dimainkan dan menunggu respon publik.
adapun pendapat Jerry Massie Direktur eksekutive P3S “Apakah ini sandiwara karena ada bacaan – bacaan yang harusnya nggak perlu. Ini seharusnya presiden melihat kebutuhan publik, bukan sekadar keinginan.
Kedua, mimpi bisa, tapi actionnya mana? Harusnya pak Jokowi juga melihat menteri – Menteri mana yang lemah dan banyak bikin gaduh. jangan terlalu banyak asumsi. To the point saja. Bilang gagal kalau gagal. Harusnya, dibentuklah tim ahli di belakang Jokowi (untuk bahas reshuflle). Sebetulnya kabinet sekarang bukan kabinet yang menyenangkan kuping.
dan Bagaimana dengan tiga dapur di Istana Kepresiden? Ini kan sebenarnya kecekatan presiden melihat. Di partai-partai pendukung Jokowi banyak kok kandidat menteri yang hebat untuk gabung di kabinet.
Jika tidak ada reshuffe, maka kepercayaan publik akan menurun, oleh karena itu Reshuffle di perlukan ” Ungkapnya
sedang menurut narasumber yang lain Pangi Syarwi Chaniago Direktur Eksekutive Voxpol Center mengatakan yang Pertama, reshuffle kalau berbasis politik (bukan letupan kinerja) nggak berkorelasi ke peningkatan kinerja. Bukannya trust yang didapat, akantetapi malah muncul distrust.
Jokowi juga pernah bilang nggak ada beban. Kalau nggak ada beban, ya, reshuffle saja.
Ya, senyap saja. Nggak perlu juga marah-marah apalagi dipublikasikan. Efeknya apa? Selama sharing power saja, saya pikir itu musibah demokrasi juga. harusnya lihat kinerja.
Jokowi seharusnya lebih paham,Bila perlu bikin tim penilai KPI. dan kalau Pak Jokowi mau reshuffle,dan hasilnya harus ada peningkatan? Jangan sampai salah rekrut. Karena yang akan repot presiden sendiri. Jangan menteri jadi beban presiden. Strong leadership vs kinerja menteri.
jika ingin ganti pemain, ya ganti saja. Jangan kurangi jatah parpol. Minta ke parpol yang cakep. Jangan sampai berhadapan dengan partai. Kasihan juga kalau menteri dimarahi, tapi efeknya nggak ada. Gunakan dong hak prerogratif secara penuh. Jangan jadi hanya gorengan media.
menurut Wempy Hadir Pengamat Politik Indopoling Center mengatakan bahwa dramaturgi reshuflle Ini menggambarkan siapa yang di belakang reshuffle. Secara historis, Jokowi sebenarnya sudah pernah melakukannya, jadi Harusnya nggak ada masalah lagi soal kebijakan reshuffle.
Soal marah-marah , saya pikir hanya untuk mendobrak dan untuk dorong kinerja serta gaya komunikasi istana sebelumnya.
Soal reshuffle, ini tergantung rating approval. hasil survey menunjukkan RA itu di bawah 55 persen. Ini sangat rendah sekali. Kalau ini basisnya, ini sudah sepatutnya reshuffle.Masalahnya, di sini ada kompromi politik.
memang agak sulit bicara koalisi.
- kesamaan ideologi,
- kepentingan. Apa visi misi sama.
Saya kira nggak ada persoalan kalau sama. Masalahnya mereka juga punya keinginan politik untuk 2024 meningkatkan elektoral.
Kita tidak bisa berharap kalau partai hanya mengirim orang terdekat, bukan terbaik.
Isu ini tidak terlepas dari konstelasi perpolitikan nasional. PAN dan PD lakukan pendekatan politik ke Jokowi. AHY menuju 2024.
menurut Emrus sihombing pakar komunikasi Politik ini mengatakan bahwa ” Kita harus melihat dengan jernih dalam melihat penyelesaian dampak Covid. Yang jadi persoalan adalah sistem politik Multipartai.
Ini masalah luar biasa. memang dibutuhkan seorang pemimpin yang perlu memiliki terobosan. Masih ada menteri yang belum bekerja ekstraordinari menghadapi masalah yg ekstraordinari.
Soal topik, ya, semua orang pasti berdrama. Dalam konteks politik, tidak jauh perbedaan di belakang panggung dan di depan panggung akan teapi lihat momentum. Kalau dikatakan apakah ini sandiwara, saya setuju. Pasti ada drama di balik ini. Ini wajar.
Soal strong leadership, saya pikir Pak Jokowi punya itu. Tapi lihat latar belakang, sistem multipartai. Sistem kita harus ditata. Apakah masih harus 10 partai atau 2 saja. Siapapun presidennya, kalau dengan multipartai, sulit mempunyai strong leadership.
Tapi, dari aspek lain juga harus kita bongkar.
Perlukah reshuffle? Kalau tidak perform, reshuffle tapi jangan lihat dari satu kacamata saja.
sedangkan dari narasumber terakhir Reza Haryadi analisa politik UI berpendapat bahwa Sejak awal periode kedua, Pak Jokowi lupa menurunkan sebagai indikator kinerja kabinet. Apakah mencapai harapan atau tidak. Dalam konteks ini kita jadi sulit menilai. Semakin komplikatit karena ada pandemi ini.
Sistem multipartai ya, turut berkontribusi memperumit presiden mereshuffle kabinet . Tapi saya kira isunya bukan lagi soal soliditas. Sekarang dukungan pemerintah absolute majority. Kalau memasukkan partai baru, tidak ada insentif politik yang signifikan. Tidak ada indikator kinerja untuk mengevaluasi.
Bagaimana reshuffle sebagai kebutuhan untuk menghadapi persoalan ke depan?
presiden perlu pertimbangan evaluasi apakah kompatibel dengan tantangan yang harus kita hadapi. termasuk soal penyerapan anggaran.
Semua, dari parpol dan profesional, semua rentan direshuflle. Perlu perbaikan manajerial presiden. Supaya jangan ada yang overlapping dalam hal mengambil Kebijakan dan Keputusan Pungkasnya (Pelitakota.Id)
